Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pilkada 2020 akan segera berlangsung. Berbagai persiapan telah dilakukan penyelanggara. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, mengingat Pilkada kali ini berlangsung di masa pandemi covid-19.
Demikian kesimpulan diskusi yang digelar DPD kan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatra Utara (Sumut) Diskusi yang berlangsung daring itu digelar Jumat ( 27/11/2020).
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11/2020), Ketua DPD GMNI Sumut Daniel Sigalingging mengatakan tujuan diskusi untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kualitas Pilkada mengingat karena berlangsung di masa pandemi. Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Komisioner KPU RI) Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu RI) dan Ian Pasaribu (Akademisi).
“Ada dua hal yang dipertanyakan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, yaitu partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi," ujar Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI membuka diskusi.
“KPU sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada di era pandemi, dan diharapkan peran serta dari masyarakat untuk mewujudkan kontestasi demokrasi yang berkualitas. Semua harus optimis, upaya konkrit dengan kesadaran diri pemilih juga diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan pemilihan. Peran para mahasiswa diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk saling menjaga diri dengan patuh terhadap protokol kesehatan," ujar I Dewa.
Hal sama dikatakan Fritz. Dalam usaha mewujudkan Pilkada 2020 yang berkualitas, Bawaslu, katanya telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini terdapat dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 yang mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Bawaslu melakukan pengawasan di media sosial terhadap konten-konten negatif dan masyarakat dapat melaporkan ke hotline WA Bawaslu 081114141414 dengan menyertakan URL sebagai bukti untuk melakukan take down konten tersebut jika dinilai bermuatan negatif," ujar Fritz Edward Siregar.
Dijelaskannya data satgas covid-19 menyebutkan penyebaran covid-19 lebih tinggi di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak. Seharusnya hal itu meningkatkan optimisme untuk datang ke TPS, kata Fritz.
Ian Pasaribu dalam paparannya menyampaikan standar Pilkada 2020 di antaranya, tidak menambah klaster baru, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, menerapkan protokol kesehatan, dan memperkuat demokrasi lokal. Sementara potret Pilkada 2020 di antaranya, mahal, sulit, dan politik uang yang mungkin meningkat.
"Voter turn out menjadi isu krusial dalam Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi. Hal ini menjadi tugas KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini. Penurunan partisipasi pemilih berpotensi di tengah pandemi, tetapi penurunan tersebut dapat diatasi dengan masifnya sosialisasi dan kesiapan dari penyelenggara untuk menyediakan fasilitas keamanan terhadap potensi penularan covid-19," jelasnya.