Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta pasangan calon bupati, Vandiko Gultom-Martua Sitanggang (Vantas) harus didiskualifikasi. Hal itu harus diambil KPU karena pihaknya menemukan bukti terjadi praktik politik uang dalam Pilkada Samosir 2020 di 9 kecamatan dan 128 desa.
"Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir, " kata Arteria Dahlan, di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan Rabu (16/12/2020)
Selain menunda penetapan pemenang dan mendiskualifikasi pasangan Vantas, DPP PDI Perjuangan juga meminta Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP M Saleh yang membiarkan maraknya politik uang. Pasalnya, calon yang mereka usung, Rapidin Simbolon, yang juga menjabat sebagai Buppati Samosir sudah menyampaikan maraknya politik uang kepada Kapolres.
"Yang pasti kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir. Kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir," tambahnya.
Bahkan, Arteria juga meminta supaya PPATK juga memeriksa aliran rekening para tim pemenangan hingga para anggota DPRD Samosir yang mendukung pasangan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang.
Sementara itu, Rapidin Simbolon saat diminta keterngannya menerangkan semua proses yang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan.
BACA JUGA: Calonnya Keok di Pilkada Samosir, PDIP Duga Ada Politik Uang Rp 100 Miliar
Kalah di Kabupaten Samosir, PDI Perjuangan Sumatra Utara (Sumut) menduga ada praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada Samosir 2020. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Djaro Saiful Hidayat.
Dikatakan Djarot, pihaknya memiliki data terkait itu dan timnya sedang melakukan investigasi. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Djarot.
BACA JUGA: Martua Sitanggang Blak-blakan soal Tudingan Politik Uang Rp 100 M di Pilkada Samosir, Ini Katanya
Pasangan Vantas lewat Martua Sitanggang mengatakan, dengan sisitem politik sekarang ini, mana ada calon kepala daerah yang tidak mengeluarkan duit. Apalagi, dalam Pilkada Samosir, mereka berstatus penantang. Yang mereka lawan adalah pasangan petahana.
Kata Martua, duit itu dibutuhkan untuk melobi partai politik guna memberikan dukungan. Selain itu juga biaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, bersama pasangannya Vandiko, mereka membagikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka Natal berupa paket sembako dan bantuan beras 5 kg per jiwa kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Bayangkan itu. bukan sedikit ada 60.000 paket Natal. Pada Covid-19, kami membantu beras. Kami memberikan beras bukan per KK (kepala keluarga), tapi per jiwa. Kadang-kadang satu rumah tangga ada 5-6 orang, itu dapat 30 kg per rumah tangga, jadi bukan seperti program pemerintah per KK. Kita per jiwa," bebernya.