Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom - Martua Sitanggang (Vantas) santai menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP, Arteria Dahlan yang meminta mereka didiskualifikasi. Vantas menilai pernyataan PDIP hanya sekadar mencari kesalahan.
"Biasa itu, cemana kalau orang kalah kan begitu, cari-cari celah, kalau money politic, emangnya boleh, kan dilarang, dan bagaimana membuktikan money politic itu apa," ujar Martua ketika dimintai tanggapannya, Rabu (16/12/2020) malam.
Martua kembali menegaskan bahwa dirinya dan Vandiko tidak ada melakukan money politic seperti yang dituduhkan oleh PDIP. "Tanggapan saya kalau Vantas itu tidak ada money politic, itu tidak benar money politic, itu aja jawabannya. Tidak benar ada money politic," tegasnya.
Dia mempersilahkan PDIP untuk membuktikan tudingan money politic. "Kalau memang ada bukti, dibuktikan aja, kami jalan aja terus. Bahwa Vantas tidak benar ada money politic," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa pasangan Vantas tidak ada membeli partai agar memberikan dukungan guna maju di Pilkada Samosir.
"Membeli partai itu dilarang UU dan peraturan, satun sen pun kami tidak mengeluarkan duit ke partai, bukan membeli partai, tapi koalisi dan konsolidasi partai, bahwa satu sen pun tidak ada membeli partai," ucapnya.
BACA JUGA: DPP PDIP Minta Pasangan Vandiko-Martua Didiskualifikasi, Kapolres dan KPU Samosir Diperiksa
Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta paslon Vantas didiskualifikasi. Hal itu harus diambil KPU karena pihaknya menemukan bukti terjadi praktik politik uang dalam Pilkada Samosir 2020 di 9 kecamatan dan 128 desa.
"Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir, " kata Arteria Dahlan, di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan Rabu (16/12/2020)
Selain menunda penetapan pemenang dan mendiskualifikasi pasangan Vantas, DPP PDI Perjuangan juga meminta Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP M Saleh yang membiarkan maraknya politik uang. Pasalnya, calon yang mereka usung, Rapidin Simbolon, yang juga menjabat sebagai Buppati Samosir sudah menyampaikan maraknya politik uang kepada Kapolres.
"Yang pasti kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir. Kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir," tambahnya.