Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program vaksinasi Corona akan terus berlangsung hingga kuartal I-2022. Selama pemberiannya, pemerintah akan menerapkannya secara gratis.
"Vaksin ini akan diberikan gratis untuk masyarakat dan diperkirakan vaksinasi ini akan terus berlanjut sampai kuartal I-2022," kata Airlangga di acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021 yang dilihat virtual, Senin (4/1/2021).
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah mengamankan 3 juta dosis vaksin dari Sinovac dan sudah disebar ke beberapa daerah di Indonesia. Diharapkan, vaksinasi massal bisa dimulai pada pertengahan Januari 2021.
"Ini tinggal menunggu emergency use authorization dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) dan menunggu kehalalan dari vaksin ini. Diharapkan semuanya bisa diselesaikan dengan data scientific yang sudah diperoleh," ucapnya.
Beberapa negara dikatakannya sudah memberikan izin edar darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin-vaksin yang akan digunakan Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan keamanan dan kualitasnya.
"Beberapa negara sudah memberikan EUA terhadap vaksin-vaksin yang dipesan di Indonesia antara lain vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Novavax. Jadi kita mengadakan multi source dari vaksin," imbuhnya.
Dengan adanya varian baru virus Corona asal Inggris, pemerintah disebut akan terus menyiapkan strategi tambahan untuk penanganan COVID-19, salah satunya menutup akses Warga Negara Asing (WNA) sementara dari 1-14 Januari 2021. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan gas dan rem harus terus dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19.
"Dengan kemarin natal, tahun baru, holiday diprediksi juga akan ada kenaikan dari mereka yang terkena COVID dan tentu pemerintah memperhatikan fasilitas-fasilitas kesehatan dan terus memperluas fasilitas kesehatan. Arahan Bapak Presiden terkait rem dan gas ini yang harus kita perhatikan karena akar persoalan ini adalah pandemi COVID," tuturnya.(dtf)