Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Pekanbaru. Penyuntikan vaksin Corona Sinovac telah dimulai di Indonesia. Setelah tenaga kesehatan (nakes), pelaku ekonomi dinilai harus masuk sebagai prioritas penyuntikan vaksin Corona.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK Unri) Prof Dedi awalnya berbicara tentang rencana pemerintah lebih dulu menyuntikkan vaksin kepada tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah menilai pihak yang menjadi prioritas sebagai aset.
"Kalau menurut saya, kenapa dari tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, karena dari segi etika mereka adalah aset. Mereka harus diprioritaskan," kata Dedi, Rabu (13/1/2021).
Dedi menilai pelayanan kesehatan bisa berjalan baik jika tenaga kesehatan sudah kebal dari virus Corona. Dia menyebut hal ini membuat tenaga kesehatan menjadi prioritas.
"Dalam arti kata, kalau mereka ini sehat, sembuh, dan kebal, ya bisa memberikan pelayanan kepada yang lain. Pelayanan kesehatan dan masyarakat tetap jalan," kata Dedi.
Setelah tenaga kesehatan, katanya, pelaku ekonomi harus dijadikan prioritas penyuntikan vaksin Corona. Dia menilai hal harus dilakukan agar roda perekonomian kembali normal.
"Untuk berikutnya belum ditentukan siapa saja prioritasnya. Tapi saya setuju pelaku ekonomi juga mendapatkan prioritasnya. Mereka penting agar roda ekonomi juga berjalan normal lagi," tutur Dedi.
Dedi mengatakan program penyuntikan vaksin COVID-19 bisa dilakukan secara bertahap selama 1 tahun. Dengan begitu, target vaksin kepada masyarakat akan dapat mencapai target minimal 70 persen penerima vaksin sesuai ketentuan WHO.
"Kalau program pemerintah kan semua nanti akan dapat dan berjalan selama 1 tahun. Jadi memang diharapkan semua bisa mendapatkan hal itu, tentu sesuai perhitungan WHO itu 70 persen dapat (vaksin) dan alhamdulillah ini digratiskan," ujar Dedi.
Dia juga meminta masyarakat tidak ragu terhadap keamanan vaksin Corona. Alasannya, vaksin tersebut telah melewati berbagai uji klinis oleh para ahli.
"Memang masyarakat banyak takut dan ragu, itulah kenapa prioritasnya kepada pejabat publik agar masyarakat tak ragu. Ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman," kata Dedi.
"Kalau kami akademisi mendukung, karena ini sudah melewati uji-uji yang memenuhi kriteria menjadi sebuah vaksin. Walaupun begitu, jangan nanti setelah vaksin tidak menerapkan prokes. Prokes tetap wajib sampai betul-betul nanti normal kembali," katanya.(dtc)