Medanbisnisdaily.com-Medan. Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) berubah nama menjadi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Kepengrursannya dikukuhkan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi yang diwakili Asisten II Ekonomi Pembangunan Sekdaprovsu, Arief Sudarto Tri Nugroho, di Prapat, Kamis (28/1/2021).

Namun, pengurus yang baru itu langsung dikritik karena sejumlah hal. Termasuk komposisinya yang didominasi unsur pemerintahan. Padahal sebagaimana rekomendasi UNESCO, idealnya lembaga ini diisi kalangan profesional yang mewakili masyarakat. Selain itu pengurus juga dipastikan harus bebas dari kepentingan politik.

Salah seorang pengurus BPGKT yang juga inisiator awal GKT, Karmel Simatupang mengatakan, dominasi birokrat di pengurusan baru itu akan tidak efektif, karena konsep geopark adalah partisipatif masyarakat.

"Pemerintah itu lebih kepada fasilitator yang fokus memperkuat keterlibatan komunitas masyarakat. Saya lihat justru unsur pemerintah sangat dominan di pengurusan yang baru itu, itu terbukti tidak akan efektif," kata Karmel, Senin (1/2/2021)

Karmel juga kecewa karena sebagian besar pemprakarsa yang sudah berhasil mengantarkan GKT menjadi anggota UNESCO Global Geopark disingkirkan begitu saja.

Hal sama juga disampaikan mantan anggota DPRD Sumut Richard Sidabutar. Richard juga mempertanyakan mekanisme pemilihan dan penetapan pengurus lembaga itu.

"Kesannya, terburu-buru dan dipaksakan diduga sarat kepentingan pihak tertentu. Mengapa pengurus yang selama ini telah berkontribusi dan sejak awal telah berbuat, memberikan manfaat dalam proses itu malah tersingkir?" tanyanya.

Seperti diberitakan sebelumnya penetapan pengurus baru itu tertuang dalam isi Surat Keputusan Nomor : 188.44/630/KPTS/2020 tanggal 14 Desember 2020. Adapun susunan pengurus Badan Pengelola Caldera Toba UNESCO Global Geopark yang dikukuhkan:

Ketua: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi, Ria Telambanua

Ketua Pelaksana Harian: Ir Mangindar Simbolon MM

Koordinator Sekretariat: Dra Debby Panjaitan

Koordinator Bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan: Wilmar Simanjorang

Koordinator Bidang Konservasi dan Lingkungan: Dr Hj Hidayati

Koordinator Bidang Promosi dan Jejaring: Kepala Dinas Kominfo Provsu

Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat: Ir Alimin Ginting. Selain itu juga dikukuhkan pengelola di 16 geosite.

Namun Hidayati yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager BPGKT telah menyatakan mundur. Alimin juga dikabarkan juga telah menyatakan mundur.

Ada yang menarik dari personel pengurus yang baru itu, yakni Ketua Pelaksana Harian yang juga mantan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon. Satunya lagi Koordinator Bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan yang juga caretaker Bupati Samosir sebelum digantikan Mangindar, Wilmar Simanjorang

Dalam catatan redaksi, keduanya pernah bersiteru saat aksi massa mendemo perusahaan GDS yang disebut terlibat kasus penebangan hutan Tele, Samosir. Aksi massa itu berlangsung Juni 2013 dan puncaknya diikuti kurang lebih 1000 orang. Kala itu Mangindar yang menjabat bupati sedangkan pimpinan aksi adalah Wilmar dan Uskup Emeritus Keuskupan Agung Medan, Mgr Pius Batubara

Mangindar didemo karena membiarkan penebangan hutan Tele yang merusak kawasan ekosistem Danau Toba. Kasus ini pun kembali dimunculkan dalam beberapa hari terakhir. Wilmar dan kelompoknya kala itu bahkan sampai membawa kasus ini ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun kini Wilmar dan Mangindar sama-sama bergabung dalam Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.