Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sekdaprov Sumatera Utara, R Sabrina, mengatakan, struktur di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark harus dirampingkan sesuai ketentuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena itu, nama Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) harus diubah menjadi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Tak hanya itu, struktur pengurusnya juga direvisi.
Lalu pada rapat kerja di Parapat, Kamis-Jumat (28-29/01/2021), pengurus Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark pun dikukuhkan. Juga di sana dibicarakan soal program kerja. Adapun Ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark adalah Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Novida Telaumbanua. Kemudian mantan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon sebagai ketua pelaksana harian.
Adapun nama Dr Hidayati yang sebelumnya sebagai General Manager BPGKT, turun jabatan, yakni hanya menjadi Koordinator Bidang Konservasi dan Lingkungan di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Alhasil dari perombakan itu, memunculkan kekecewaan bagi sejumlah pengurus BPGKT. Hidayati misalnya memilih mengundurkan diri dari posisi koordinator bidang. Kemudian Alimin Ginting yang kini menjadi Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat yang juga salah satu pengurus di BPGKT, juga dikabarkan mundur.
Nah soal mundurnya Hidayati, menurut Sekdaprov Sabrina tidak masalah. Itu adalah hak Hidayati. "Lagian ibu Hidayati kan kalau secara kedinasan bukan lagi menangani masalah itu. Tapi secara pribadi, dia dibawa masuk namanya, sebagai kepala bidang apa gitu. Tapi kalau dia nggak berkenan, ya nggak pula bisa kita apa, silahkan," ujar Sabrina menjawab wartawan, Rabu (03/02/2021).
Ia juga membela Ria Telaumbanua yang didapuk Gubernur Edy Rahmayadi sebagai Ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark menggantikan Hidayati yang sebelumnya menjabat manajer saat organisasi itu masih bernama Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Sebab, jabatan Hidayati di Pemprov Sumut sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tidak relevan menangani Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.
"Nah itu aja. Nggak mungkin lagi beliau jadi inikan, karena apa, dinasnya pun sudah PPKB, nggak lagi menangani secara ini. Intinya nggak ada sebenarnya, orang kita biasa perubahan struktur kok," sebut Sabrina.
Saat menjabat sebagai manajer Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Hidayati menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.
Lalu Sabrina juga menampik komentar salah satu pengurus BPGKT yang juga inisiator awal GKT, Karmel Simatupang, bahwa pengurus Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopar yang menyebut organisasi itu dominasi birokrat, sehingga dikhawatirkan tidak efektif, karena konsep geopark adalah partisipatif masyarakat.
Menurut Sabrina justru sebaliknya. Diakomodir komposisi masyarakat di kepengurusan. "Yang di bawah yang komposisi masyarakat. Bahkan yang ada ASN diganti namanya yang di bawah. Karena apa, namanya operasional. Tapi yang di atas, kalau nggak ada dinas ya macam mana nanti. Berkaitan dengan pariwisata nggak mungkin nggak ada dinas pariwisata. Udah itu uang (anggaran) mereka melekat dimana nanti," pungkas Sabrina.