Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Malang betul nasib pekerja harian lepas (PHL) yang ada di Dinas Pertanian dan Kelautan (Diskanla) Medan. Pasalnya, gaji mereka harus dibagi untuk temannya sesama PHL.
Di Diskanla Medan tercatat ada 151 PHL yang memiliki SK (surat keputusan) dari kepala dinas. Tugas mereka bervariasi mulai dari pembibitan pohon, menyuntikan rabies ke hewan dan penyuluhan.
Dari 151 PHL itu hanya 103 di antaranya yang gajinya ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Medan. Sedangkan 48 gaji PHL lainnya tidak ditanggung.
Sebagai bentuk solidaritas, 103 PHL yang gajinya ditampung APBD Medan rela gajinya dipotong untuk dibagikan kepada rekannya sesama PHL yang gajinya tidak ditampung APBD. Atau total gaji 103 PHL dibagi rata untuk 151 orang.
Dengan begitu gaji mereka yang seharusnya sesuai UMK (Upah Minimum Kota) menjadi lebih kecil. Karena harus rela dibagi.
Kepala Diskanla Medan, Ikhsar Risyad Marbun, mengungkapkan kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Untuk tahun ini, kata dia, jumlah PHL bukan lagi 151, tapi sudah berkurang 4 menjadi 148.
"4 di antaranya sudah lulus PNS tahun ini," ujarnya saat rapat bersama Komisi IV DPRD Medan, Senin (8/2/2021).
Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, dihadiri anggota Edwin Sugesti, David Roni Ganda, Antonius Tumanggor, Edy Surianta dan Renville Napitupulu.
Ikhsar mengatakan pembagian gaji secara rata itu merupakan inisiatif dari PHL. Tidak ada campur tangannya di sana.
"Jadi gaji mereka dibagi untuk temannya," tuturnya.
Dia mengaku siap diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait hal itu. Sebab, pemotongan gaji untuk dibagikan ke sesama PHL adalah inisiatif PHL.
"Mereka sudah seperti keluarga. Saya siap diaudit atau diperiksa di aparat penegak hukum. PHL sendiri yang secara kekeluargaan membagi gajinya," tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Tumanggor, mengatakan, gaji 48 PHL Diskanla sudah ditampung di APBD 2021. Namun, dia tidak tahu mengapa gaji itu tidak dapat dibayarkan.
Suasana rapat di Komisi IV DPRD Medan tentang nasib PHL Diskanla