Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pelayanan kesehatan masyarakat di Sumatra Utara (Sumut) dinilai masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas kesehatan yang buruk, jumlah gizi buruk serta angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang tinggi.
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) juga sangat kewalahan mengatasi penyebaran covid-19 sehingga jumlah yang terpapar saat ini tembus di angka 23.236 kasus dengan jumlah kematian 794 orang, termasuk di antaranya 600 tenaga kesehatan yang ikut terpapar dimana sebagian di antaranya meninggal dunia.
Padahal refocusing untuk penanganan covid-19 sebesar 1,5 triliun, namun anggaran besar tersebut tak berbekas sama sekali. Demikian dikatakan anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Meriahta Sitepu dalam siaran persnya Jumat (19/2/2021).
"Selain penanganan covid-19, Pemprovsu juga masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni masih tingginya angka gizi buruk yang berakibat anak mengalami stunting. Begitu juga dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih cukup tinggi dimana Sumut selalu berada di posisi 5 secara nasional, tiap tahunnya," kata Meriahta.
Situasi ini, sambung Meriahta, dibarengi kebijakan yang sejak Juli 2020 menonaktifan 240.000 pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tentu ini sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, karena bantuan ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil, khususnya di era pandemi ini, tutup Meriahta Sitepu.