Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dubai. Iran sedang mempelajari proposal yang diajukan Uni Eropa untuk pertemuan informal antara para anggota Kesepakatan Nuklir 2015 dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan dan belum memberikan respons atas usulan itu.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (21/2/2021) Iran dan AS masih berselisih soal siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali perjanjian 2015. Iran bersikeras AS harus mencabut sanksi yang diberikan mantan Presiden Donald Trump, sementara Washington mengatakan Teheran harus kembali untuk mematuhi kesepakatan terlebih dahulu.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memberikan saran untuk mengatasi kebuntuan AS-Iran itu. Ia mengatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dapat "menyinkronkan" atau "membuat koreografi" soal gerakan tersebut.
"Kami sedang mempelajari proposal Josep Borrell untuk mengadakan pertemuan informal 4 + 1 (anggota kesepakatan nuklir) dengan Amerika Serikat dan Iran, dan kami sedang berkonsultasi dengan mitra kami, termasuk Rusia dan China, dan kami akan menanggapi proposal ini nantinya," kata Araqchi dalam wawancara dengan TV pemerintah.
"Namun, kami yakin kembalinya AS ke perjanjian nuklir tidak memerlukan pertemuan dan satu-satunya cara adalah dengan mencabut sanksi," kata Araqchi.
Sebelumnya, Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat tidak berencana melakukan tindakan apapun untuk menanggapi tekanan Iran.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Uni Eropa telah melontarkan gagasan soal pembicaraan antara Iran dan enam negara besar yang mencapai kesepakatan nuklir.
"Orang-orang Eropa telah mengundang kami dan ... itu hanyalah undangan untuk bercakap-cakap, percakapan diplomatik."
Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, tiba di Teheran pada hari Sabtu (20/2), beberapa minggu setelah parlemen garis keras Iran menetapkan batas waktu hingga 23 Februari bagi Washington untuk mencabut sanksi, atau Teheran akan menghentikan inspeksi IAEA.
"Perjalanan Grossi tidak ada hubungannya dengan keputusan Iran dan keputusan Iran akan dilaksanakan," kata Araqchi. "Sekitar 20 hingga 30 persen dari kapasitas pengawasan IAEA akan berkurang sebagai hasil dari penerapan keputusan parlemen."
Juru bicara kabinet Ali Rabiei mengatakan bahwa Iran yakin sanksi akan segera dicabut meski terus terjadi "perselisihan diplomatik" soal kesepakatan nuklir. Hal itu menandakan keinginan Teheran untuk mengakhiri kebuntuan.
"Kami memprediksi dengan yakin bahwa inisiatif diplomatik akan menghasilkan hasil yang baik meskipun ada perselisihan diplomatik. Ini menjadi awal untuk kembalinya para pihak pada komitmen mereka, termasuk pencabutan semua sanksi dalam waktu dekat," kata Rabiei seperti dikutip media pemerintah.
Di bawah kesepakatan dengan negara-negara besar, Iran menerima pembatasan program nuklir dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Washington memberlakukan kembali sanksi setelah Trump keluar dari kesepakatan pada 2018, dan Iran menanggapinya dengan melanggar beberapa batasan kesepakatan nuklir.(dtc)