Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan untuk mencintai produk Indonesia. Tapi dia juga meminta untuk mendorong kampanye benci produk dari luar negeri alias produk asing.
Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan ajakan untuk membenci itu bukanlah hal yang tepat. Tapi ajakan untuk mencintai produk Indonesia merupakan hal yang patut digaungkan.
"Kalau kita tidak membuka diri dalam perdagangan, kita akan kesulitan untuk melakukan ekspor. Jadi kalau kebijakan benci produk asing itu tidak tepat akan lebih tepat bagaimana mengalahkan produk asing dan bukan membenci," ujar Tauhid saat dihubungi detikcom, Kamis (4/3/2021).
Tauhid mengungkapkan hal ini karena sebagian besar barang yang digunakan oleh presiden dan jajarannya menggunakan produk asing. Seperti kendaraan dinas yang memang bukan produk dalam negeri. Seharusnya jika memang tidak suka dengan produk asing maka dukungan penuh juga harus diberikan kepada pelaku usaha.
Pemerintah juga harus berkomtimen, tapi saat ini yang terjadi barang dan jasa juga masih menggunakan produk asing mulai dari teknologinya. Contoh untuk kereta dan berbagai macam barang.
Menurut Tauhid, pemerintah harus mendukung jika memang ingin mengalahkan produk asing yakni memberikan insentif perpajakan sampai memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha. Selain itu dana research & development juga harus ditingkatkan, saat ini dana R&D; hanya sekitar 0,2% dari total.
"Jadi ini harus dilakukan jangan sebatas jargon tanpa policy dan dukungan yang kuat. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara luar dengan adanya perdagangan bebas," imbuh dia.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan pernyataan Jokowi untuk membenci produk asing seharusnya tak pernah disampaikan.
Menurut dia seharusnya pemerintah yang memiliki kebijakan bisa menciptakan iklim usaha dan menciptakan produk Indonesia yang baik dan berkualitas tinggi sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Pemerintah juga harus memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas produksi.(dtf)