Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi mendesak Presiden Jokowi mencopot Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Sebagai pejabat tinggi negara, tindakan mantan Panglima TNI itu dalam mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat sangat memalukan.
"Tindakan praktik politik culas yang dilakukan Moeldoko melalui kongres luar biasa jelas melanggar etika demokrasi," ujar Perwakilan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, Ahmady Meuraxa, di Medan, Jumat (12/3/2021).
Aliansi pengawal demokrasi ini terdiri dari sejumlah orang yang memiliki latarbelakang berbeda-beda mulai dari akademisi, politisi, pimpinan organisasi, tokoh pemuda, LSM dan sebagainya.
Dia memastikan bahwa aliansi pengawal demokrasi ini tidak berafiliasi dengan Partai Demokrat. Terbentuknya aliansi ini merupakan bentuk keprihatinan atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, peristiwa pengambilan alihan kepemimpinan Partai Demokrat merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan itu mempermalukan demokrasi di Indonesia.
"Tindakan Moeldoko itu adalah sebuah permbelajaran sangat buruk bagi perjalanan politik Indonesia. Sebab tindakan itu bukan hanya mematikan semangat bericmokrasi, tapi juga mempertontonkan sikap zalim dan haus kekuasaan seorang pejabat negara," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmady menilai sikap Moeldoko berpotensi merusak citra Presiden Joko Widodo. Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, sebagai wadah berkumpulnya kekuatan arus bawah menolak praktik politik seperti yang dipertunjukan Moeldoko.
"Pertama, kami menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Moeldoko melalui Kongres Luar biasa Partai Demokarat yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang. Medua, meminta Pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambilalihan pimpinan partai oleh Moeldoko dengan tetap merujuk kepada aturan hukum berlaku. Ketiga, Meminta Presiden memberhentikan Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas," terangnya.