Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sederet pesan khusus kepada para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Mulai dari larangan penggunaan produk asing di proyek pemerintah, hingga anggaran yang diecer-ecer.
Ada 3 poin penting yang disampaikan Jokowi dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
1. Dilarang Pakai Produk Asing.
Jokowi menekankan agar para bupati selalu menggunakan produk dalam negeri di setiap proyek pemerintah. Dia mewanti-wanti jika masih ada proyek di daerah yang menggunakan produk asing.
"Setiap proyek yang ada, program yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing," tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan, dia menekankan penggunaan produk lokal agar dampak dari proyek pemerintah bisa dirasakan maksimal oleh ekonomi lokal. Apa lagi dunia usaha dalam kondisi terpuruk selama pandemi COVID-19.
"Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi," tegasnya.
Dengan memaksimalkan penggunaan produk lokal, Jokowi percaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditekan.
"Kalau ada demand dan konsumsi naik produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat. Sehingga enggak ada yang PHK karyawannya," tegasnya.
2. Gelar Karpet Merah Untuk Investor
Jokowi berpesan kepada para bupati agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para investor yang datang. Sebab hanya investasi dan ekspor yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di situasi pandemi saat ini.
"Ekspor dan investasi betul-betul diberikan pelayanan yang baik. Kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor tolong didorong, berikan bantuan. Kalau ada investasi datang di kabupaten bapak ibu sekalian tolong dilayani dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Jokowi menerangkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah ada upaya mempermudah proses perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS). Dia berharap upaya itu juga ditunjang dengan pelayanan di daerah.
"Karena kunci ekonomi kita ada di 2 tadi, investasi dan ekspor. Karena APBN terbatas, APBN nggak akan naik lebih dari 5%. APBN hanya naik sedikit sekali, sangat terbatas," tambahnya.
3. Anggaran Jangan Diecer-ecer
Jokowi mengatakan dalam situasi pandemi saat ini penting dilakukan konsolidasi anggaran dalam perencanaan APBD. Dia meminta agar para bupati membuka lebar-lebar aliran anggaran APBD secara detil.
"Yang biasa nggak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ucapnya.
Dia juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak menebar anggaran ke seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Menurutnya dengan memilih dinas yang prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.
"Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana," tegasnya.
Menurutnya jauh lebih efektif jika anggaran di daerah sekitar 60-70% difokuskan hanya untuk 1 program. Dia mencontohkan program pembukaan sawah ataupun pasar. Dengan anggaran yang difokuskan maka program itu bisa terealisasikan dengan baik.
Jokowi berpesan agar jangan melakukan penebaran anggaran kebanyak dinas di masa sulit seperti ini. Sebab menurutnya jika memberikan anggaran yang besar ke dinas-dinas maka di tahun berikutnya anggaran yang diminta akan naik.
"Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja. Setahun hilang, 2 tahun ilang, kok nggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun nggak kelihatan apa-apa, karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tegasnya.
Jokowi pun menyarankan kepada para bupati agar melakukan konsolidasi pos anggaran. Fokuskan anggaran kepada 2 skala prioritas yang bisa dibiayai secara penuh dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal. dtc