Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbinsidaily.com-Balige. Bupati Toba, Poltak Sitorus mengingatkan seluruh pengecer pupuk bersupsidi supaya tidak bermain api menyakiti petani karena ketiadaan pupuk atau harga yang tidak sesuai.
"Toba Unggul dan Bersinar harus benar-benar terwujud. Khusus untuk keberadaan pupuk bersubsidi untuk petani harus terjaga,pengecer atau distributor tidak boleh macam sehingga petani kesulitan," ujar Bupati Toba, Poltak Sitorus,Selasa(30/3/2021) di Kantor Bupati Toba.
Bupati mengatakan informasi tentang keberadaan pupuk sangat dikeluhkan oleh petani sudah sampai ditelinganya karena itu akan dipastikan untuk ditelusuri secara langsung ke lapangan.
"Saya sendiri nanti akan turun mengunjungi pedagang pengecer atau distributor pupuk. Bila benar ada masalah atau permainan tentu harus ditindak," sebutnya.
Ia menjelaskan karena informasi yang diterima khususnya keluhan terhadap petani dan akan berpengaruh akan hasil produksi pangan sangat perlu dilibatkan OPD terkait.
Ketua Fraksi PKB Kabupaten Toba, Sabaruddin Tambunan menyikapi tindakan bupati untuk menindak tegas pengecer atau distributor yang berbuat nakal akan ketersediaan pupuk bersubsidi namun perlu dicermati hal apa penyebabnya.
"Sebagai Anggota DPRD sudah berulangkali menyampaikan kepada pemerintah supaya mencari solusi. Persoalan yang timbul bukan lebih dikarenakan kenakalan pengecer akan tetapi modal petani," ucapnya.
Dicontohkan oleh Anggota DPRD Komisi C ini, untuk penebusan pupuk bersubsidi sering tiba tidak bersamaan dengan musimnya sehingga sering tertahan di kios.
"Waktu penebusan ada batasnya karena untuk modal pupuk itu tidak sedikit sementara anggota kelompok tidak siap uang untuk menebus atau membeli karena itu kios hanya membuat pesanan sesuai RDKK yang diterima dan kelompok lain akhirnya terkendala,"terangnya.
Disampaikan oleh Sabaruddin Tambunan agar petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak lagi mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi harus dicari solusi.
"Ini bicara sekaitan modal, bagaimana petani memilikinya ini yang perlu diperhatikan. Kami hanya menyarankan pemerintah bisa menyikapi bila penting penyediaan pupuk diambil alih badan usaha milik desa(Bumdes) di masing-masing desa," terangnya membuat solusi.