Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Keterlibatan vendor lokal sekelas UMKM dalam proyek infrastruktur BUMN ternyata tak selalu berbuah manis. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman mengungkapkan, ada penyakit lama BUMN yang justru membuat vendor lokal bukanlah untung, tapi buntung alias rugi.
Andi mengatakan, setiap proyek yang dikerjakan vendor lokal pasti pada akhirnya akan dilunasi oleh BUMN. Namun, pelunasannya ini menelan waktu bertahun-tahun.
"Pada intinya, tidak ada beban BUMN terhadap vendor atau joint operation, atau subkontrak terhadap pengusaha-pengusaha daerah itu yang tidak dibayarkan. Pasti akan terbayarkan, mau ganti direksi atau apapun pasti akan diselesaikan. Yang menjadi persoalan adalah penyelesaiannya ini yang bertahun-tahun," ungkap Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).
Lamanya pembayaran itulah yang membuat para vendor lokal, terutama yang mengerjakan proyek di daerah bukan untung, tapi buntung.
"Jadi teman-teman di daerah ini tidak dapat untung, tapi dapat buntung. Itu saja persoalannya," tegas Andi.
Idealnya, pembayaran sebuah proyek dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, ketika pengerjaan konstruksi sudah mencapai 50%, maka vendor lokal menagih pembayaran 30% dari nilai kontrak. Lalu, ketika pengerjaan konstruksi sudah mencapai 75%, vendor lokal menagih lagi 50% dari nilai kontrak. Kemudian, kita pengerjaan sudah 100%, vendor menagih 80% dari nilai kontrak.
"Mungkin ada retensinya 20%, itu wajar. Nah kalau itu terjadi, wah itu alhamdulillah," imbuh dia.
Andi mengatakan, teriakan para vendor lokal memang semakin keras di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Andi, kemungkinan besar vendor yang belum dibayar oleh BUMN telah menanti bertahun-tahun karena proyeknya pun sudah lama.
"Yang kita kesalnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana kondisi sedang susah, teman-teman di daerah susah, masih tega-teganya mereka terlambat dibayar. Bahkan pekerjaan yang terlambat dibayar bukan persoalan sekarang, mungkin saja 2-3 tahun yang lalu. Di masa COVID-19 mereka butuh penghidupan, tetapi di masa COVID-19 ini mereka juga nggak dibayar," ujarnya.
Namun, ia juga memperkirakan pembayaran yang semakin molor di tengah pandemi ini juga disebabkan oleh kondisi keuangan BUMN yang juga tertekan.
"Kenapa nggak dibayar? Bisa jadi BUMN-nya juga sedang mengalami proyeknya dilakukan refocusing, atau belum ada anggarannya," papar Andi.
Andi mengatakan, pihaknya berencana membuka pembicaraan terkait hal ini dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Harapannya, Erick dapat mencari solusi untuk para vendor lokal yang menantikan pembayaran dari BUMN.
"Insyaallah dalam waktu dekat, mungkin lewat online, kita akan coba ketemu Pak Erick, beliau ini sahabat saya. Dan pasti kalau dia tahu, dijewer sampai ke bawah," tandas Andi.(dtf)