Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menyoroti tidak padunya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumut. Selama ini, gubernur, bupati dan wali kota berjalan sendiri-sendiri. Pemerintahan berjalan tak melalui visi dan misi, tak juga melalui RUTR secara utuh di Sumut. Akibatnya pembangunan di Sumut terpotong-potong, bahkan semakin kacau.
"Untuk itu kita bersatu, terkonsep menjadi visi yang satu, mengikuti RUTR yang ada, sehingga terjadi pembangunan secara utuh, bermanfaat kepada rakyat kita," ujar Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai Rapat Tim Pengarah Penyusunan Urban Mobility Plan di Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, Kamis (29/04/2021).
Lebih lanjut Gubernur Edy mengatakan, Tim Pengarah Penyusunan Urban Mobility Plan Mebidangro berbicara tentang pembangunan berkelanjutan Sumut, khususnya di kawasan Mebidangro itu sendiri.
Misalnya soal transportasi massal di Mebidangro. Menurut Edy, itu akan terwujud apabila koridor-koridornya jelas. "Koridor itu adalah kepentingan-kepentingan masyarakat. Ada chek point-chek point yang harus disiapkan. Itulah infrastruktur namanya, dan untuk menciptakan itu perlu dana," ujar Edy.
BACA JUGA: PDIP Sebut Gubernur Tak Konsisten Bangun Sumut
Lebih jelasnya lagi soal transportasi massal itu, adalah menekan laju pertambahan kendaraan pribadi. Arahnya agar lebih banyak lagi masyarakat menggunakan transportasi massal. Karena semakin banyak kendaraan pribadi digunakan, maka semakin semrawutlah transportasi.
Namun dalam konteks itu, diperlukan pendanaan yang bersumber dari APBN, atau melakukan KPBU, atau para investor untuk menanamkan modalnya, untuk membuat investasinya di Sumut.
"Untuk itu tuntutannya apa, tuntutannya adalah tempat kita ini aman, kondusif. Nggak banyak recok-recok. Itu yang harus kita lakukan bergandengan tangan semua untuk membangun sehingga rakyat Sumut makmur," sebutnya.