Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah dinilai tak serius menangani masalah banjir dan longsor yang terjadi di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara. Pasalnya sudah berulangkali bencana alam itu terjadi di kota wisata ini, namun akar masalahnya tidak dituntaskan. Penetapan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai destinasi wisata dunia pun dinilai tak sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan di KDT. Demikian kritik Ketua Jendela Toba, Mangaliat Simarmata, Jumat (14/5/2021)
"Banjir dan longsor sudah berulang-ulang terjadi di Parapat ini. Sudah banyak pejabat dan intansi pemerintah meninjau. Tapi yang dilakukan hanyalah pembersihan jalan. Pembenahan hulu hutannya tak pernah dijamah," kata Mangaliat.
Jendela Toba, kata Mangaliat, kecewa dengan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai destinasi wisata dunia, namun di satu sisi abai dengan masalah lingkungan. Tidak akan mungkin terjadi banjir dan longsor jika hutan di hulu Kota Parapat terjaga. Bencana ini, sambung Mangaliat, akan membuat percepatan pembangunan KDT terhambat.
BACA JUGA: Kota Wisata Parapat Diterjang Banjir
"Kota Parapat ini kan pintu gerbang utama ke KDT. Kalau bolak-balik banjir dan longsor, bukan destinasi wisata namanya. Sudah rahasia umum kalau hutan di KDT banyak yang gundul. Ini dulu yang harus diperbaiki," kata salah seorang inisiator Geopark Kaldera Toba ini.
Seperti diberitakan banjir terjadi di Jalan Sisingamangarja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kamis (13/5/2021) sejak pukul 15.00 WIB. Dari video yang beredar di media sosial, genangan air juga membawa potongan kayu yang merangsek ke rumah warga.