Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Forum Group Diskusi (FGD) DPD HIMPAK (Himpunan Masyarakat Pakpak) bersama Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi, Senin (24/5/2021) menggelar diskusi terkait keberadaan PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Diskusi yang dihadiri 33 perwakilan Ormas dan OKP itu dilaksanakan di aula Hotel Beristera, Jalan Sidikalang-Medan, Kecamatan Sitinjo.
Dalam diskusi itu, pihak DPD HIMPAK Dairi menghadirkan Manager Internal PT.DPM ) Achmad Zulkarnain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Asi Matanari dan Assisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Dairi Charles Banchin.
Ketua DPD HIMPAK Kabupaten Dairi Raja Ardin Ujung mengatakan, kegiatan diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Dairi untuk meminta penjelasan dari pihak PT DPM, karena di tengah-tengah masyarakat ada yang menolak keberadaan tambang tersebut.
“Maka hari ini kami membuat suatu forum diskusi, agar pihak PT DPM dan pemerintah memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Dairi,” kata Raja Ardin.
Dairi beberapa pertanyaan yang disampaikan peserta diskusi, pihak PT DPM menjelaskan bahwa masalah Amdal terhadap lingkungan nantinya tidak ada masalah. “Oleh karena itu demi kepentingan pembangunan di Dairi nantinya, marilah semua lembaga dan unsur lainnya sepakat mendukung PT DPM,” ujarnya.
Saat ditanya hasil dalam diskusi itu, Raja Ardin mengatakan belum ditentukan soal dukung mendukung tentang keberadaan tambang PT DPM, tetapi kalau HIMPAK Dairi sudah jelas mendukung.
“Namun, kita tidak bisa menggiring lembaga-lembaga yang hadir untuk mendukung, sebelum ada pemahaman dan penjelasan lebih lanjut oleh pihak PT DPM kepada lembaga yang ada,” terang Raja Ardin.
Ditambahkannya, dalam diskusi yang dilaksanakan DPD HIMPAK sebelumnya juga mengundang pihak Yayasan Petrasa dan Yayasan Diakoni Pelangi Kasih (YDPK) yang menolak keberadaan tambang PT DPM, terapi mereka tidak hadir.
“Seharusnya bila ada penolakan terkait tambang PT DPM, pihak Petrasa dan YDPK bisa menjelaskan dalam diskusi ini,” pungkas Raja Ardin.