Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Menindaklanjuti perjuangan masyarakat yang berada di lokasi dan daerah terdampak dari rencana kegiatan eksplorasi tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. LBH SIKAP (Studi Kebijakan Publik) meminta Bupati Dairi, Ketua DPRD Dairi dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mendukung gerakan masyarakat yang menghendaki peninjauan ulang seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh PT DPM di wilayah Kabupaten Dairi.
Hal itu disampaikan, Dedi Kurniawan Angkat SH selaku Direktur LBH SIKAP kepada wartawan, Senin (24/5/2021). Disebutkannya, walaupun masyarakat sudah melakukan berbagai aksi/demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Dairi, hingga saat ini para pejabat di Dairi lebih mendengarkan aspirasi perusahaan daripada masyarakat yang selalu kesulitan memperjuangkan hak-haknya.
“Atas dasar hal tersebut, kami sebagai lembaga yang peduli terhadap masyarakat Dairi meminta kepada bupati dan para pejabat di Dairi untuk merealisasikan bukti nyata dan bukan hanya janji-janji manis kepada masyarakat saja,” kata Dedi.
“Kami LBH SIKAP menyatakan dan menyampaikan pernyataan sikap terkait permasalahan yang dialami masyarakat terdampak di daerah tambang,” sambungnya.
Dedi meminta Bupati Dairi meninjau ulang seluruh perizinan, sekaligus permohonan perizinan yang diajukan melalui Pemkab Dairi untuk keperluan operasional PT DPM, serta meminta Bupati dan Ketua DPRD Dairi melayangkan surat kepada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga lainnya yang berwenang untuk meninjau ulang seluruh izin yang sudah ada dan izin yang akan diajukan oleh PT DPM.
“Kami meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi untuk mengambil kebijakan yang lebih mementingkan keluhan masyarakatnya daripada kepentingan PT DPM,” tegasnya.
Bila Bupati dan DPRD Dairi tetap saja tidak menghiraukan permohonan ini, maka dalam waktu dekat pihaknua akan melakukan demonstrasi dalam jumlah yang besar, agar Bupati dan DPRD Dairi bisa mendengarkan keluhan dan permohonan masyarakat.
Selanjutnya Sekretaris LBH SIKAP Muhammad Abdi Manullang menambahkan, pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat selama ini, bahwa dimanapun eksplorasi tambang tidak pernah menguntungkan rakyat. Malah dampaknya yang sangat banyak diderita rakyat, mulai dari rusaknya lahan pertanian, polusi udara, pencemaran air dan hancurnya ekosistem hutan.
“Maka kami dari LBH SIKAP akan terus berjuang menolak kehadiran PT DPM yang akan mengsengsarakan rakyat dan merusak lingkungan,” terangnya.