Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, menemui Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (28/05/2021). Bersama Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, kedua kepala daerah membahas penanganan covid di Sumut, khususnya di Kota Medan.
Perihal drive thru pemeriksaan atau rapid antigen di kawasan Lapangan Merdeka Medan, antara lain menjadi topik pembicaraan. Kepada wartawan, Bobby mengatakan drive thru rapid antigen akan dibuka kembali dalam waktu dekat.
Kalau selama ini belum terkelola dengan baik, Wali Kota Bobby mengatakan pelakasanaannya harus ditegur, harus dibenahi. "Tapi kita sudah sampaikan, ini bagus untuk masyarakat, ini akan kita buka kembali," ujar Bobby.
Bobby mengatakan, rapid antigen itu membantu pemerintah dalam mencek kesehatan masyarakat, apakah reaktif covid atau tidak. Menurutnya, semakin banyak titik, semakin banyak lokasi adalah semakin bagus.
"Tetapi dalam berjalannya, kami Pemko Medan harus juga tetap melihat prosedur-prosedur yang tidak menyalah. Karena kami tidak ingin, saya ulangi lagi kami tidak ingin kejadian yang seperti di Bandara Kualanamu itu terjadi, apalagi di wilayah Kota Medan, kami nggak mau. Mah ini harus kita cek dalam proses berjalannya," ujar Bobby lagi.
Lalu apakah lokasi drive thru tetap di kawasan Lapangan Merdeka Medan? Wali Kota Bobby mengatakan akan dikoordinasikan terlebih dahulu. "Nanti kita koordinasi dengan Polrestbes, bagaimana titiknya, lokasinya, yang tentunya tidak menggangu aktivitas masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Polrestabes Medan menggeledah tempat layanan drive thru rapid antigen di kawasan Lapangan Merdeka. Antara lain alasannya karena pelaksanaannya diduga tidak punya izin keramaian dan melanggar protokol kesehatan.
Sebelumnya, Gubernur Edy mengatakan Pemprov Sumut juga terbantu dengan adanya drive thru rapid antigen. Sebab ditemukan orang-orang yang kemungkinan terapapar covid-19, sehingga bisa segera ditangani atau dirawat.
Menurutnya, test swab di Sumut dibutuhkan 2,5% dari populasi penduduk. Tetapi negara ataupun provinsi hanya mampu melakukan test swab 800 sampai 1.000 per hari. Jumlah swab per hari itu masih kurang.
Dan karena kekurangan itu, kehadiran pihak swasta dibutuhkan menggenjot jumlah swab. Meski itu dilakukan harus lewat bisnis, tidak menjadi masalah. Asalkan ketentuan dan prosedurnya diikuti.
"Apabila ada swasta yang ingin melakukan hal tersebut, pastinya mereka hitungannya adalah bisnis. Kalau dia melakukan bisnis, itu dilakukan juga di provinsi lain, tetapi tidak menyalahi," kata Gubernur Edy di Medan, Kamis (27/05/2021).
Namun yang menjadi masalah, kata Gubernur Edy, kalau sudah untung biasanya menjadi menyalahi. "Kita ini biasanya kalau sudah diuntungkan, akhirnya dia menyalahi, dipakailah antigen palsu, antigen yang sudah bekas, itu salah dia," sebut Edy.
Kembali ke konteks bisnis rapid antigen tersebut, Edy Rahmayadi didampinginKadis Kominfo, Irman Oemar, lebih lanjut menyebutkan tidak ada masalah sepanjang ketentuan dan prosedur dijalankan dengan baik.
"Tetapi kalau dia berbisnis dan sesuai dengan standar harta yang ditentukan nasional, why not, tak aa masalah itu semua. Provinsi butuh data untuk memenuhi kuota, kuota adalah 2,5% dari populasi penduduk. Perkara dia harus ijin, lakukan ijin, namanya swasta boleh-boleh saja ijin," tegas Edy.