Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sidang komisi penilaian dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang digelar Kamis (27/5/2021), via zoom lalu tidak berimbang dan tak sesuai fakta di lapangan. Hal itu dikatakan politisi muda Partai Demokrat, Turedo Sitindaon.
Sidang tersebut, kata Turedo, tidak berimbang karena tidak adanya pelibatan dari masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan perusahaan DPM ini ataupun kelompok organisasi lingkungan yang selama ini mengawal proses keberadaan DPM di Kabupaten Diairi.
Dengan begitu Kementerian Lingkungan Hidup tidak memeroleh informasi yang utuh dan berimbang sebelum nanti memutuskan memberikan atau tidak memberikan persetujuan lingkungan kepada DPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.
"Yang kami lihat dalam sidang komisi amdal DPM kemarin, semua yang hadir adalah pihak-pihak yang pro terhadap DPM seperti DPM itu sendiri, Bupati Dairi, dan kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah menyatakan dukungan terhadap keberadaan DPM di Kabupaten Dairi. Sedangkan dalam konsep sidang atau persidangan harus dijunjung asas fairness atau keadilan dalam arti mendengar pendapat dari kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Sehingga tidak ada monopoli kebenaran dan fakta seperti sidang komisi kemarin," kata Turedo, Kamis (3/5/2021)
Mantan Ketua GMNI Sumatra Utara (Sumut) ini meminta pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak menutup mata dan telinga terhadap persoalan-persoalan yg terjadi akibat keberadaan perusahaan DPM di Kabupaten Dairi.
"Fakta bahwa banyak terjadi kerusakan lingkungan dan konflik pertanahan tidak bisa dihilangkan begitu saja di dalam sidang komisi amdal DPM kemarin. Seperti diketahui masyarakat sangat bergantung pada tanaman pertanian dan kehutanan (agroforestry). Keberadaan pertambangan di kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem khususnya sumber daya air sangat berdampak sehingga menyebabkan berkurangnya produksi hasil pertanian," kata Turedo.
Dari sisi kesehatan, akibat aliran sungai yang tercemar limbah logam masyarakat terjangkit penyakit kulit. Masyarakat bisa kehilangan mata pencahariannya akibat perubahan pola hidup dimana akan menjadi buruh industri tambang. Di saat masyarakat Dairi perlu air lebih bersih, udara bersih dan sehat, hidup tenang dan ekonomi baik, tanpa ada kerusakan lingkungan justru perusahaan pertambangan seperti DPM ini masuk dan merusak segalanya," ungkap Wakil Ketua KNPI Sumut ini.
Turedo menambahkan jika ada narasi yang mengatakan bahwa keberadaan DPM berkontribusi terhadap PAD, kami mau bertanya seberapa besar kontribusinya? Jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan DPM selama menjalankan aktivitasnya, apakah sudah sesuai apa belum? Belum lagi berbicara kontribusi pajak DPM terhadap pemasukan negara, apakah sudah maksimal atau belum? Kami melihat itu semua tidak ada yang signifikan dampaknya
"Kami juga sangat menyayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi baik itu bupati dan DPRD Dairi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kami lihat seolah-olah mereka
perpanjangan tangan dan lidah perusahaan DPM. Sehingga masyarakat terlihat seperti tidak punya harapan dan berjuang sendiri untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu persoalan DPM ini akan kami kawal di Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut bahkan nanti sampai ke DPR RI kalau perlu," Tegasnya.
Ditegaskan Turedo, dalam proses pemberian izin lingkungan atau persetujuan lingkungan saat ini, ia meminta aparat penegak hukum khususnya kepada KPK untuk ikut mengawasi prosesnya. Karena sering proses-proses yang berkaitan dengan izin pertambangan terjadi tidak pidana korupsi di dalamnya.
"Sebaiknya perlu ditinjau ulang mengenai izin dan operasional perusahaan DPM di Kabupaten Dairi karena kami melihat lebih banyak sisi negatifnya untuk masyarakat Dairi. Kami Partai Demokrat yang senantiasa berkoalisi dengan rakyat akan terus memantau perkembangannya demi menjamin kepentingan umum rakyat Dairi," tandasnya.