Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) Parlaungan Simangunsong merespons keluhan sebagian masyarakat Sumut yang berharap pemerintah segera melaksanakan proses belajar di sekolah maupun universitas secara tatap muka. Dikhawatirkan jika belajar daring terus berlangsung, anak didik akan kehilangan berbagai kesempatan yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter dan jati dirinya.
"Sekolah itu bukan sekadar tempat menimba ilmu pengetahuan, namun juga tempat anak didik bersosialisasi, beradaptasi, menempah mental dan kedisplinan, juga mengasah rasa
empati. Hal-hal itu yang tidak didapat dari belajar secara daring selama ini. Jika Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperpanjang belajar daring, anak didik kita akan kehilangan kesempatan itu," kata
Parlaungan saat ditemui di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (17/6/2021)
Hal lain yang mungkin tidak terpikirkan selama ini, kata Parlaungan, dikarenakan tidak ke sekolah bisa saja anak-anak didik jadi menghabiskan waktunya untuk hal-hal negatif. Makanya perlu juga ada penelitian tentang dampak negatifnya di luar yang berkaitan dengan transformasi materi ajar. Misalnya bisa dilihat apakah ada korelasinya dengan penambahan jumlah perkawinan di usia muda atau yang lainnya.
Meski begitu, politisi Demokrat ini menyadari kekhawatiran sebagian masyarakat yang masih takut bila proses belajar digelar secara tatap muka. Untuk menghindari anak didik terpapar covid-19, sambung Parlaungan, tidak ada cara lain, selain memperketat protokol kesehatan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 mengatakan, ada sejumlah syarat bila belajar tatap muka akan digelar. Antara lain, jumlah anak didik dibatasi dalam satu kelas setidaknya 50 persen dengan durasi dua atau tiga jam sehingga bisa dilakukan beberapa sesi. Guru dan anak didik wajib mengenakan masker. Kemudian guru wajib divaksin. Selain itu yang lebih penting setiap per 14 hari guru dan anak didik dites antigen untuk memastikan tidak ada yang terpapar.
"Soal dananya mungkin bisa diambil dari dana BOS. Hal ini juga sudah pernah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Sumut. Jika ini untuk kebaikan kita bersama mengapa tidak," tegas Parlaungan.