Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anda yang bersiap mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, harap bersabar dulu.
Pasalnya belum ada kejelasannya sejauh ini. Memang Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah memberikan 10.991 formasi PPPK tenaga guru tahun 2021 kepada Pemprov Sumut.
Namun sejauh ini Pemprov Sumut belum bisa memastikan apakah jadi atau tidak membuka penerimaan Calon PPPK tersebut pada tahun 2021 ini atau diundur ke tahun 2022.
Mengapa begitu? adalah karena Pemprov Sumut masih menghadapi permasalahan yang hingga saat ini belum clear, belum tuntas. Masalah itu menyangkut terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemprov Sumut.
"PPPK untuk tenaga guru masih menunggu karena ini terkait dengan skema penganggaran juga," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Faisal Arif Nasution di Medan, Sabtu (03/07/2021).
Kepala BKD Faisal mengatakan masalah tersebut telah dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut. Namun sejauh ini masih belum ada solusi jika harus semua formasi PPPK dibuka tahun ini.
Ia mengatakan tidak cukup anggaran pemprov nantinya untuk menggaji para CPPPK yang lulus walaupun sebenarnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke APBD Sumut.
"Tapi kan berpengaruh juga. DAU itu dimanfaatkan untuk gaji PPPK. Memang DAU itu dari APBN yang dititipkan ke APBD Sumut. Tapi kan akan mengganggu terhadap program-program provinsi juga," sebut Arif.
Permasalahan ini pun, kata Faisal Arif Nasution, tengah dikomunikasikan ke Kemenpan RB, apakah bisa dilakukan penerimaan CPPPK sebagian dari total 10.991 formasi.
"Cuma kami kan mau mengkomunikasikan ke Kemenpan RB, dari 10.991 itu apakah bisa tidak dulu semua, sesuai kemampuan keuangan daerah. Ini yang sedang dilakukan komunikasi," ujar Faisal.
Jika andaikan Kemenpan RB meminta harus semua dibuka formasi tahun ini, maka kemungkinan besar Pemprov Sumut tidak bisa melaksanakannya. Namun begitu pun, nantinya harus dibahas dulu. "Karena saya tidak bisa memutuskan sendirian," ujarnya.