Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kendati tidak ada peluang untuk berhaji tahun ini, Indonesia berupaya untuk mendapatkan peluang itu tahun depan. Tapi, keputusan slot haji dan umroh ada di tangan Arab Saudi.
Indonesia dipastikan tidak menerbangkan jemaah haji tahun ini. Upaya untuk memberangkatkan umroh tahun ini juga masih gelap. Sebabnya, kasus virus Corona di Indonesia masih tinggi.
Otoritas penyelenggara ibadah haji di Indonesia mengklaim tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji, umroh, dan wisata islami bagi masyarakat Indonesia. Apalagi setelah pandemi mau tidak mau bakal ada tambahan dalam proses persiapan haji dan umroh, serta wisata islami.
Tapi, keputusan jemaah Indonesia untuk bisa berangkat haji atau umroh berada di tangan Arab Saudi.
Situasi itu menjadi diskusi hangat dalam webinar melalui Zoom Indonesia Islamic Marketing Festival 2021 bertajuk Menjawab Tantangan Pandemi COVID-19, Meningkatkan Kualitas Layanan Haji, Umrah, dan Wisata Islami pada Senin (12/7/21).
"Terakhir kali bertemu duta besar Arab Saudi, dia mengatakan 'Jangankan membicarakan umroh tahun depan, kami hari ini sedang konsentrasi bagaimana penyelenggaraan haji hari ini'. Apakah makna ini? Artinya, kita belum bisa banyak berbuat. Kita sering lupa kalau kita melaksanakan umroh itu di tanah Arab," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Khorizi.
"Sehebat apapun regulasi, sehebat apapun yang kita lakukan, sehebat apapun persiapan yg kita lakukan, tapi ketika Arab Saudi berbicara lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu kalau regulasi kita sudah diperkuat, koordinasi dan komunikasi kita sudah bangun dengan baik, tapi tentu harus kita perhitungkan bagaimana regulasi di Arab Saudi," dia menambahkan.
Khorizi mengungkapkan permasalahan haji dan umroh saat pandemi Covid-19 menjadi persoalan yang kompleks. Bagaimanapun, keselamatan jemaah ada di atas segalanya.
"Kita harus bisa menyikapi ini kalau Arab Saudi sudah memasuki era Visi 2030. Bagaimana penyelenggaraan haji dan umrah dikelola sedemikian rupa maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan di sana," kata Khorizi.
"Yang paling merasakan dampak ketika pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan ibadah haji tahun 2020 -2021 adalah jamaah. Tetapi ini tidak bisa kita hindari, kita lebih mengedepankan keselamatan jamaah, keselamatan warga negara kita daripada mengedepankan aspek ekonomi, politik atau aspek sosial," dia menjelaskan.
Khorizi menghitung persoalan umroh bakal lebih rumit ketimbang haji andai tidak juga terealisasi. Sebab, umroh menyisakan transaksi yang sebagian sudah terlanjur dibayarkan namun jemaah batal sampai di Arab Saudi.
Khorizi mengimbau agar penundaan umroh itu dibicarakan hingga muncul solusi. Apalagi, belum ada kepastian Arab Sudi bakal membuka pintu untuk Indonesia lagi.
"Kita tidak bisa berpangku tangan. Kita harus mulai bergerak dan harus mulai mengantisipasi. Kalaulah muncul KMA 660 (persoalan pembatalan haji) persoalan haji, Insya Allah sudah bisa kita antisipasi dan meminimalisir. Tapi bagaimana persoalan umroh? Kita harus perhitungkan mulai hari ini. Apakah setelah musim haji nanti musim musim umroh akan bisa berjalan? Wallahualam," kata dia.
"Ketika dia sudah berjalan apakah tidak akan ada persoalan? Banyak yang harus kita hadapi, mulai dari persoalan tiket yang belum selesai, persoalan akomodasi yang sudah dibayar tapi belum dipakai, persoalan jamaah yang sudah berangkat, sudah sampai Arab Saudi, sampai ke Singapura atau sampai Malaysia kemudian harus balik lagi ke Indonesia," dia menambahkan.
"Padahal dia belum umroh, padahal mereka sudah membayar uang setoran awal. Bagaimana itu semua harus kita antisipasi ini tidak bisa kita jalankan oleh Kementerian Agama atau pemerintah sendiri. Kita harus duduk bersama stakeholder harus bisa mengantisipasi ini," kata Khorizi lagi.(dtc)