Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatra Utara (Sumut) menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumut. Menurut HMI, PPKM yang sedang berlangsung dalam beberapa hari ini (12-20 Juli) saja tidak efektif. Sebaliknya justru membuat masyarakat semakin menderita. Negara, menurut HMI, tidak siap dengan memberlakukan PPKM Darurat.
"Kami menolak wacana perpanjangan PPKM Darurat. Kami lihat PPKM Darurat khususnya di Medan yang berlangsung beberapa hari ini, tidak efektif dan sia-sia. Kesannya seperti pencitraan saja. Kegiatan masyarakat dibatasi, lantas masyarakat mau makan apa? Pasalnya pemerintah provinsi Sumut (Pemprovsu) tidak ada memberikan solusi," kata Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi, Sabtu (17/7/2021)
Jika PPKM Darurat ini jadi diperpanjang, kata Hasbi, situasi bisa jadi bertambah gawat. Masyarakat sudah lapar, tak ada uang. Harusnya ada persiapan matang yang dilakukan Pemprovsu. Bukan hanya membatasi dan melarang-larang orang cari makan. HMI, kata Hasbi, menolak wacana PPKM Darurat diperpanjang jika persiapan tidak matang.
"Harusnya sebagai konsekuensi, masyarakat yang terdampak PPKM Darurat secara langsung dibantu disuplai makanan dan bantuan dana. Misalnya mereka yang kesehariannya mencari uang dengan berdagang dan pekerjaan lain di lapangan," tegas Hasbi.
Hasbi juga meminta agar daerah lain di Sumut tidak ikut-ikutan akan memberlakukan PPKM Darurat bila persiapannya tidak benar-benar matang.
"Saya dengar Deli Serdang dan Binjai juga akan memberlakukan aturan yang sama. Apa dasarnya? Apa indikatornya? Jangan ikut-ikutan. Pikirkan masyarakat yang saat ini sudah sangat susah. Kalau memang mau diterapkan, masyarakat harus dibantu secara langsung disuplai makanan dan dana bagi mereka," tegas Hasbi.
Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan PPKM diperpanjang sampai akhir Juli 2021.
Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli ini memiliki banyak risiko.
Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, menurut Muhadjir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.