Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jumadi mempertanyakan dasar kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menjadikan Asrama Haji Medan sebagai tempat isolasi terpadu (Isoter) bagi pasien covid-19 di Sumut.
Jumadi menilai, sesuai kewenangannya, Pemprovsu harusnya melakukan pembinaan kota/kabupaten termasuk dalam hal penanggulangan penyebaran covid-19. Menurut politisi PKS ini, Pemprovsu tidak harus menjadi pelaku langsung karena kewenangan Pemprovsu menurut undang-undang tidak sama dengan kewenangan provinsi otonom seperti DKI Jakarta.
"Jikapun harus dikerjakan Pemprosu maka harus jelas, kita bisa melihat sumber pendanaannya," ujar anggota Komisi E DPRD Sumut itu dalam keterangan tertulisnya Selasa (17/8/2021).
Sebaiknya, sambung Jumadi, Pemprovsu harus lebih massif dan menyeluruh dalam melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) di kota/kabupaten. Khususnya pada kawasan Pantai Timur, Pantai Barat, dataran tinggi dan Kepulauan Nias. Sehingga upaya penanganan tidak hanya massif di Kota Medan saja.
"Saya menghimbau agar Pemprovsu tidak terjebak seolah-olah masalah pandemi di Sumut penanganannya cukup hanya di Medan. Padahal ada kecenderungan penyebarannya telah masuk ke pelosok kabupaten/kota di luar Medan," terangnya.
Sebaliknya, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini, menyarankan agar meninjau kembali kebijakan Pemrovsu yang operasikan Asrama Haji Medan sebagai tempat isoter. Hal ini di samping akan membebani anggaran Pemrovsu juga akan sulit dalam hal pengawasannya, sambung anggota DPRD Dapil Sumut 1 itu.
Jumadi juga menyoroti masalah kegiatan vaksinasi massal yang seringkali menimbulkan kerumunan warga. Ia menjelaskan hal ini akibat pelaksanaan vaksinasi hanya ada di beberapa titik saja dan masalah ketersediaan vaksin. Sehingga, di saat kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin meningkat justru di lapangan vaksin langka dan seringkali sulit dalam proses memperolehnya.
"Selain mengedukasi dan menghimbau masyarakat agar mau melakukan vaksinasi, masalah ketersediaan vaksin ini harusnya lebih dulu menjadi prioritas Gubernur Sumatera Utara. Jangan sampai menimbulkan kekacauan baru di situasi pandemi begini dan tentunya rakyat butuh solusi konkret untuk keluar dari masalah covid," pungkas Jumadi.