Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Rantauprapat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), lagi-lagi menganggarkan nilai fantastis untuk keperluan sekretariat daerah. Nilai sebesar Rp 2,4 miliar dianggarkan di APBD 2021 hanya untuk biaya pembelian bahan makanan.
Selain bahan makanan, kain gorden dan taplak meja juga mendapat anggaran yang luar biasa. Begitu juga dengan ambal yang nilainya jauh melebihi nalar.
Dilihat dari situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), terdapat 16 pengadaan pembelian bahan makanan. Termasuk dua diantaranya pengadaan bahan makanan pokok untuk Bupati senilai Rp 330 Juta dan Wakil Bupati senilai Rp 300 juta.
Dari 16 pengadaan makanan itu, pengadaan jamuan tamu mencatatkan nilai terbesar, yaitu Rp 671 Juta. Diikuti dengan makanan untuk rapat tamu sebesar Rp 501 juta.
Sementara anggaran untuk jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati masing-masing dianggarkan sebesar Rp 199 Juta dan Rp 115 Juta. Sedangkan 10 pengadaan lainnya, nilainya juga luar biasa, yaitu Rp 336 Juta. 10 pengadaan bahan makanan ini merupakan bahan makanan untuk rapat internal Sekretariat Daerah Pemkab Labuhanbatu.
Misalnya seperti, "Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Keg Pengelolaan Kelembagaan. Uraian Pekerjaan Makanan dan Minuman, snack/kudapan.Volume Pekerjaan 3320 Kotak. Total Pagu Rp 86.320.000," demikian tertulis di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti dilihat medanbisnisdaily.com, Rabu (1/9/2021).
Tak hanya bahan makanan, aksesoris perlengkapan kantor juga mendapat anggaran yang luar biasa. Misalnya kain gorden dan taplak meja menelan anggaran sebesar Rp 126 Juta.
"Belanja Modal Alat Kantor Lainnya. Uraian Pekerjaan Gordyn, Taplak Meja. Volume Pekerjaan 4 Set, 6 Buah. Total Pagu Rp 126.192.000. Metode Pemilihan Pengadaan Langsung," demikian di LKPP.
Sementara untuk ambal, harganya mencapai Rp 4,5 Juta per meter, dengan total anggaran sebesar Rp 54 Juta. Dalam Rekapitulasi RUP (Rencana Umum Pengadaan) LKPP, ada dua pengadaan ambal yang dilakukan yakni senilai Rp 18 Juta (4 meter) dan Rp 36 juta (8 meter).
Ketika dikonfirmasi ke Pemkab Labuhanbatu, Kepala Bagian Keuangan Setdakab Labuhanbatu, Rizal Sali tidak membantah jika pihaknya (bagian keuangan) yang menyusun anggaran tersebut. Namun Rizal mengatakan pihaknya hanya menampung usulan dari 12 bagian yang ada di Setdakab Labuhanbatu. "Kalau kita hanya menghimpun, bukan semua kita rencanakan, melalui kita untuk mereka (12 bagian) menggunakan," kata Rizal.
Rizal meminta waktu untuk mempelajari kembali anggaran-anggaran yang ada dalam APBD tersebut. Dia berjanji akan segera memberi jawaban mengenai kebijakan tersebut. "Jadi gini dalam kegiatan itu ada rapat, ada makan minum Bupati, rumah tangga Bupati, termasuk makan minum kegiatan yang ada di pendopo, jadi nantilah saya jelaskan, ya," kata Rizal.
Kebijakan Pemkab Labuhanbatu ini mendapat kritik luas dari masyarakat. Salah satunya dari Rektor Universitas Labuhanbatu, Ade Parlaungan Nasution.
Ade mengatakan kebijakan ini menunjukkan menunjukkan kurangnya kepekaan yang dimiliki eksekutif maupun legislatif terhadap krisis yang ada. Terlebih, pendapatan Labuhanbatu masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
"Hampir 80% APBD masih dari pusat dan provinsi. Artinya dalam kondisi normal saja pun, jika ingin bermewah-mewah, mereka seharusnya meningkatkan PAD terlebih dahulu. Apalagi dalam kondisi begini, semakin berat kesalahan mereka," kata Ade.
Dia mengatakan Pemkab Labuhanbatu seharusnya mencontoh kebijakan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat. Dimana menurutnya banyak menghilangkan pagu anggaran yang rendah skala prioritasnya dan diarahkan ke penanganan Covid-19.
"Di Indonesia ini Jawa Barat lah yang paling bagus penanganan Covid nya. Harusnya mereka (Pemkab dan DPRD Labuhanbatu) tahu itu, dan menirunya," tegas Dokter ekonomi pembangunan ini.
APBD Labuhanbatu di tahun 2021 sebesar Rp 1,3 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran untuk Setdakab dan Sekretariat DPRD Labuhanbatu totalnya sebesar Rp 129 miliar. Sedangkan untuk bidang insfratruktur diantara jalan, irigasi dan prasarana lainnya hanya Rp 85 miliar.