Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting mendukung sepenuhnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di kabupaten/kota per hari ini, 1 September dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Baskami mengingatkan agar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut dan jajarannya memantau ke sekolah-sekolah.
"PTM kita dukung, tapi Kadisdik dan jajarannya harus turun ke sekolah untuk memastikan apakah pelaksanaan prokes dijalankan secara ketat," ujar Baskami kepada wartawan, Rabu (1/9/2021)
Baskami merespon diberlakukannya PTM sekolah-sekolah mulai dari pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat dengan syarat tetap menjalankan prokes ketat dan harus dengan pengawasan maksimal dari Dinas Pendidikan, serta memastikan guru-guru sudah divaksin. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, langkah PTM harus ditindaklanjuti dengan gerak cepat Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota untuk terus mengawasi dan mencermati kebutuhan vaksin.
"Caranya yakni harus turun ke sekolah-sekolah, bilamana ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum vaksin agar dilaporkan ke Gubernur Sumut. Saya ingatkan
Kadisdik Sumut Syaifuddin dan jajarannya jangan sampai memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS), jika sekolah-sekolah tidak menerapkan prokes secara ketat dan masih ada guru-guru tidak vaksin. Jangan sampai ada sekolah yang anak didik dan guru jadi korban karena belum divaksin, lantas dibilang sudah divaksin," katanya.
Baskami juga mendukung daerah kabupaten/kota yang masih masuk kategori zona merah level 4, menunda PTM tersebut, sampai benar-benar masuk zona hijau. Daerah yang zona merah tetap lakukan pembelajaran dengan metoda daring. Dia mencontohkan, Kota Medan dan Pematangsiantar saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Sedangkan Kabupaten Toba berstatus PPKM Level 3, harus PTM dengan prokes ketat guna mencegah penyebaran covid-19.
"Semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/walikota diminta bahu-bahu ajak masyarakat untuk sadar bahaya covid-19. Keseriusan kepala daerah sangat membantu mempercepat penanganan covid-19. Khusus untuk Kota Medan, Pemko Medan harus lebih bekerja ekstra keras, dengan mengerahkan seluruh aparatur pemerintahan agar bersama ikut mencegah penularan covid-19," tandasnya.