Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sebagai pengusung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck), PKS menegaskan terus akan mengawal pemerintahan Edy-Ijeck agar tetap on the track. Penegasan itu merupakan bentuk komitmen PKS untuk mewujudkan tercapainya visi misi pasangan ini sebagaimana yang sudah dituangkan dalam RPJMD.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Hendro Susanto saat ditanyai soal tiga tahun Edy-Ijeck memimpin Sumut. Dikatakan Hendro ada sejumlah prestasi yang dicapai Edy-Ijeck dalam tiga tahun ini. Antara lain soal pemerintahan, pencegahan korupsi dan kebangkitan anggaran untuk rakyat Sumut.
"PKS akan memantau terus kinerja Gubernur Edy-Ijeck. Hal itu untuk memastikan agar program yang sudah tertuang dalam RPJMD dapat terwujud. Salah satu point yang menjadi masukan Fraksi PKS adalah soal bantuan kepada UMKM, khususnya yang terkena dampak pandemi covid-19," kata Hendro.
Secara umum untuk mewujudkan visi-misi itu, sambung Ketua Komisi A ini, para pimpinan OPD harus memahami dan kompak menjalankan apa yang menjadi arahan gubernur. Pimpinan OPD juga harus inovatif jangan sampai programnya copy paste. Harus ada program baru. Program lawas yang tak bagus jangan dibuat lagi.
"Makanya pimpinan OPD itu harus bisa menerjemahkan maunya gubernur seperti apa. Karena itu sudah dituangkan dalam RPJMD. Kalau tidak sanggup lebih baik mundur. Karena Sumut memiliki banyak SDM yang mumpuni," tegas Hendro.
Misalnya, kata Hendro, sektor pertanian sangat penting diperhatikan untuk menjaga ketahanan pangan. Jangan sampai bibit ada, pupuk subsidi tidak ada. Karenanya, kata Hendro, harus ada inovasi untuk menjamin ketersediaan bibit maupun pupuk, kata politisi PKS dari daerah pemilihan Binjai-Langkat ini.
Hal lain, yang harus dipastikan pemerintahan Edy-Ijeck adalah bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan mandatory spending. Keduanya sudah diamanatkan dalam undang-undang karenanya benar-benar harus dilaksanakan. Dimana disebutkan udang-undang bahwa untuk kesehatan harus dialokasikan 10 persen APBD dan bidang pendidikan 20 persen.
"Untuk 10 persen bidang kesehatan, masih belum terpenuhi. Karenanya kami PKS terus mendorong pemerintah agar berupaya menguatkan bidang-bidang kesehatan itu. Kita juga harus punya contingency planning atau instrumen perencanaan alternatif seandainya terjadi kembali lonjakan pandemi covid-19. Intinya kami akan terus mengawal pemerintahan Edy-Ijeck supaya tetap pada visi-misinya sehingga selaras dengan RPJMD," tegas Hendro.