Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi yang berkunjung ke Sumut hari ini, Kamis (16/9/2021). Kunjungan itu salah satunya untuk meninjau perkembangan vaksinasi di daerah ini. Sayangnya, kedatangan presiden ke Sumut dinilai terlalu cepat. Padahal banyak harapan yang harus ditampung presiden. Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021).
"Kami mengapresiasi kehadiran Pak Presiden di Sumut. Namun alangkah baiknya kunjungan tersebut tidak berlangsung cepat, sehingga Pak Jokowi bisa melihat kondisi ril masyarakat di berbagai daerah di Sumut yang perlu mendapat perhatian serius. Harusnya sebagai kepala negara bisa minimal 3 hari di Sumut ini, karena Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang butuh perhatian serius dari kepala negara," kata Hendro.
Ketua Komisi A ini memaparkan sejumlah usulan dan harapan masyarakat kepada presiden. Antara lain agar presiden memberikan perhatian serius kepada pelaku UKM yang terdampak PPKM. Perhatian itu, kata Hendro, bisa dengan memberi modal tambahan.
Terkait agenda memantau perkembangan vaksinasi, presiden harusnya memberi perhatian serius pada ketersediaan dosis vaksin di Sumut. Dijelaskan Hendro, surat Gubernur Sumut beberapa bulan lalu meminta 200 ribu vial dosis yang setara dengan 2 jt dosis vaksin. Namun saat ini kiriman dari Kemenkes belum signifikan. Padahal jumlah penduduk Sumut mencapai 14,8 juta jiwa. Dengan kondisi ini akan membuat Sumut sulit mencapai herd immunity.
"Dengan efikasi sinovac yang sebesar 65% dan target jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin adalah 10,360 juta jiwa warga Sumut, maka jumlah imunitas yang sebenarnya didapatkan adalah sebesar 6,734 juta jiwa. Angka tersebut belum cukup untuk mencapai kondisi herd immunity,” jelas Hendro.
Dijelaskan Hendro, saat ini masyarakat masih mengantri jika ada lembaga atau institusi yang mengadakan vaksin, seperti bebarapa bulan yang lalu yang berakibat memunculkan kerumunan massa dan lain lain. Pak presiden harus bisa memenuhi permintaan vaksin untuk masyarakat Sumut, kata Hendro.
Hendro juga menyinggung terkait infrastruktur kesehatan di Sumut. Menurut Wakil Fraksi PKS ini, masalah kesehatan harus menjadi perhatian serius Pak Jokowi. Saat ini, kata Hendro, masih ada daerah di Sumut masih dalam kategori PPKM level 4. Salah satunya Madina. Di sana belum ada alat PCR, dan juga signifikan pertambahan kasus positif setiap harinya. Kabupaten Madina harus diberikan perhatian yang serius dalam hal upaya menurunkan laju covid di sana. Belum lagi ketersediaan faskes rujukan penyangga yang belum memadai di Sumut ini.
Masalah narkoba juga disoroti Hendro. Dikatakan Hendro, Pak Presiden harus memerintahkan jajarannya dan Forkopimda di Sumut untuk lebih serius dalam hal penanganan narkoba, apalagi Sumut ranking 1 kasus narkoba. Belum ada upaya yang extra ordinary dalam agenda P4GN maupun rencana aksi daerah RAD dalam menurunkan redzone narkoba.
"Kami minta Pak Presiden bisa mengintruksikan kepada Kapolri, BNN pusat untuk fokus dalam upaya nasional yakni war on drugs. Kasihan generasi yang terancam akan bahaya narkoba," tandas wakil rakyat Dapil Sumut 12 Binjai-Langkat ini.