Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Presiden Repbulik Indonesia, Joko Widodo di Medan, Jamis (16/09/2021) menyoroti stok vaksin covid-19 menumpuk di Sumatera Utara, yang tidak segera tersuntikkan bagi masyarakat di kabupaten/kota.
Presiden Jokowi pun menginstruksikan agar vaksin yang menumpuk di gudang, segera disuntikkan. Ia juga mengingatkan pentingnya manfaat vaksin untuk mencegah penyebaran covid dan untuk menekan kematian karena covid.
Padahal masih banyak masyarakat Sumut yang belum mendapatkan vaksin. Dari data yang dilaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada presiden, baru 25,7% masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis pertama, 15,9% dosis kedua dan 47,7% dosis ketiga (khusus nakes).
Dalam paparan Presiden, antara lain estimasi stok vaksin yang disimpan di gudang provinsi sebanyak 838.782 vial. Di Serdang Bedagai 94.138 vial, Deli Serdang 84.579 vial, dan Nias 75.152. Bahkan di Medan masih ada lagi sebanyak 71.410. vial.
Kemudian Toba 55.072 vial, Humbahas 50.542 , Karo 38.818 , Dairi 37.896, Taput 37.522, Samosir 32.952 vial, Simalungun 28.918 vial, Batubata 27.946 vial, Paluta 23.870 vial, Labuhanbatu 22.564 vial, Asahan 20.024 vial.
Dan Pemprov Sumut akhirnya buka suara penyebab menumpuknya stok vaksin. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah, mengatakan vaksin yang tersimpan di tempat penyimpanan Dinkes Sumut, sudah jelas alokasinya ke kabupaten/kota.
Namun yang menjadi persoalan, kabupaten/kota tidak segera mengambil alokasi vaksinnya. Kabupaten/kota justru menitipkan vaksinnya di gudang Dinkes Sumut. "Sehingga itu yang membuat vaksin menumpuk, tidak tersalurkan," kata Aris menjawab wartawan, Jumat (17/09/2021).
Aris mengatakan lambannya kabupaten/kota mengambil vaksin adalah karena alasan kekurangan tempat penyimpanan, baik di gudang Dinkes kabupaten/kota maupun di puskesmas-puskesmas. "Kan kayak di Puskesmas, tidak semua puskesmas punya kulkas," jelas Aris.
"Sehingga pada saat paparan Presiden kemarin stok vaksin di Dinas Kesehatan itu jadi banyak. Padahal itu sudah ada alokasinya. Dan kita sudah mendorong bolak-balik itu dari dulu. Kami pun kagetlah karena berdasarkan paparan Presiden itu masih ada 800.000 dosis, padahal semua itu sudah ada pemiliknya," ujar Aris.
Lalu solusinya menurut Aris lebih lanjut, vaksin harus cepat disuntikkan kepada masyatakat. Dan sebenarnya, kabupaten/kota yang mendesain vaksinasinya kepada warganya, sehingga tidak ada alasan vaksin lambat disuntikkan.
Artinya eksekutornya adalah kabupaten/kota. Sebab petunjuk teknis vaksinasi sudah ada. Kemudian kabupaten/kota harus mendirikan sentra-sentra vaksinasi yang banyak.
"Bahkan vaksinator sudah disiapkan di setiap puskesmas itu ada tiga. Jadi bagaimana cara mereka mendesain itu saja tinggal. Kalau provinsi sifatnya kan support logistik," ujarnya.
Apalagi, tambah Aris, sekarang sudah banyak dibantu. Ada TNI, Polri, BIN dan instansi lainnya turut membantu vaksinasi di daerah. Sebenarnya ini justru mempercepat seharusnya.
"Leadernya tetap dinas kesehatan. Sama seperti yang selama ini kami lakukan. Walapun pelaksanaannya TNI Polri tapi leadernya tetap ada di dinas kesehatan. Seperti itu," pungkas Aris.