Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2021, ternyata menjadi momok menakutkan bagi pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra Utara (Sumut). Akibatnya serapan anggaran rendah.
Hal itu mengemuka pada Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut, di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan, Senin (27/09/2021).
Namun sayang, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, tidak menyebutkan berapa tingkat serapan anggaran per kabupaten/kota di Sumut hingga triwulan III tahun anggaran 2021.
Namun Edy Rahmayadi tidak menampik jika rendahnya serapan anggaran tersebut adalah karena ketakutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketakutan untuk menggunakannya.
"Bisa jadi itu karena sumber daya manusianya yang tidak nyampe dengan hal tersebut," ujar Gubernur Edy menjawab wartawan di sesi konferensi pers.
Didampingi Kajati Sumut, IBN Wiswantanu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, dan pejabat lainnya, Gubernur Edy mengatakan perlunya kolaborasi antara Pemda dan organisiasi perangkat hukum sesuai job description masing-masing.
"Presiden menyatakan, utamakan gunakan APIP. Tetapi tak terlepas demikian, dikawallah dari Polri, dari Kejaksaan sehingga tidak biaslah kemana-mana," ujar Edy.
Solusinya agar serapan meningkat, ujarnya, tidak boleh ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Ia mengatakan Silpa harus dipakai habis sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan.
"Itu harusnya apa yang terjadi di Silpa, harusnya karena trouble, trouble cuaca dan lain-lain yang tidak bisa direncanakan. Tapi saat ini yang kita alami pasti wartawan tau semua, lebih besar Silpa daripada yang sudah direncanakan," pungkas Edy.
Sementara itu, Kajati Sumut, IBN Wiswantanu mengatakan rakor tersebut menjadi sarana untuk mensinergikan percepatan penyerapan anggaran. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi dalam pencairan anggaran, termasuk dana covid.
Soal ketakuran Pemda di Sumut dalam menyerap anggaran, Kajati IBN Wiswantanu mengatakan perlunya aspek keterukuran dalam penyerapan anggaran. Selain itu juga diperlukan asistensi anggaran dari tahun ke tahun.
"Nah inilah yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Mulai tahun ini kita membuat konsep kolaborasi untuk bisa pencairan anggaran lebih tinggi," sebut IBN Wiswantanu.