Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Suasana yang benar-benar lain dari sebelum-sebelumnya, ditunjukkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, di hadapan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Ijeck, sapaan Musa Rajekshah, menyemprot para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut saat rapat evaluasi kinerja OPD, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudimrman, Senin (01/11/2021).
Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut, Mulyadi Simatupang, misalnya, kena semprot Ijeck karena tak hadir dalam rapat itu. Ia bahkan nampak kesal karena seakan tak ada teguran kepada Mulyadi.
Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut, Bahruddin Siregar, juga ditegurnya. Itu tak lain karena Bahruddin tidak bersedia mendampinginya saat menerima kunjungan utusan Kedubes Belanda, pekan kemarin.
Sepertinya Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, dirundung kekecewaan mendalam. Penyebabnya adalah karena masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, OPD bekerja tidak terintegrasi.
BACA JUGA: Ijeck Marah ke Kadis Pertanian Sumut: Jawaban Anda Sangat Tak Enak di Kuping Saya!
Alhasil, selama 3 tahun kepemimpinan ERAMAS (Edy Rahmayadi-MUsa Rajekshah), justru belum ada tercapai hasil pembangunan yang signifikan. Pembangunan belum sesuai harapan.
"Ada beberapa Pak Gubernur. Kalau lah seperti ini terus kita, kan semakin mubazir waktu, sudah tiga tahun. Pembangunan memang sudah ada progres pembangunan. Perubahan Sumut dari yang lalu sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita," sebut Ijeck.
Kepada Gubernur Edy, Ijeck meminta agar secara rutin melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh OPD. Sebab menurutnya lagi, masih banyak pimpinan OPD belum mampu menerjemahkan program pembangunan sebagaimana yang kerap diarahkan gubernur.
Padahal, pimpinan OPD-OPD Pemprov Sumut yang menjabat saat ini, merupakan hasil seleksi terbuka. Dan yang terbaiklah yang akhirnya dipilih oleh Gubernur Edy Rahmayadi.
Jika terus berlangsung demikian, maka sebaiknya pimpinan OPD yang tak bisa menunjukkan prestasi kerja agar lebih baik diveluasi. Dan itu sudah berulangkali disampaikannya, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan.
"Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. orang orang yang ditempatkan, pimpinan OPD dan kepala biro di jajaran Pemprov Sumut, juga hasil seleksi dan pilihan gubernur saat ini yaitu Pak Edy," ujarnya.
"Menurut saya Pak berulang kali ini saya sampaikan juga ini harus ada tindakan tegas. Harus ada tindakan tegas, berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan hubungan emosional," sebut Ijec lagi.
Lebih lanjut Ijeck mengatakan, belum ada program konkrit yang bisa dikerjakan seluruh OPD Pemprov Sumut hingga saat ini. Seharusnya ada program jangka pendek, menengah dan panjang. Itu agar arah pembangunan dapat dijalankan secara terintegrasi.
Salah satunya bahwa Provinsi Sumut telah ditunjuk menjadi tuan rumah penyelanggaraan PON XXI tahun 2024 bersama Aceh. Namun, masih ada OPD yang tidak mengetahui perannya dalam menghadapi persiapan PON 2024.
"Kedua dalam organisasi kita sendiri. Seperti apa yang bapak sampaikan mencapai tujuan 2024 atau pun tujuan yang saat ini. Kita belum susun pak program. Seperti apa PON nanti. Kita hanya masih bercerita kita tuan rumah PON, betul dan sudah menerima bendera. Dan akan membangun venue venue olahraga, betul. Tapi belum terinci pak, seperti apa kerja itu. Tadi masih ada dinas-dinas yang masih bingung apa tugas dia untuk mendukung itu," ujar Ijeck.
"Karena belum ada program secara utuh yang disusun. Ini lah tugas dari pada Bappeda harusnya seperti yang saya bilang tadi. OPD-OPD ini personel personelnya, harusnya kita nilai pak. Mampu atau tidak. Harusnya Bappeda juga terkhusus apa yang diinginkan gubernur, Pak Edy. Rencana pembangunan, sudah bisa menjabarkan, sudah bisa menyusun rencana kerja. Walaupun tahun 2024 bukan kita lagi," ujar Ijeck lagi.
Di bagian lain, serapan anggaran yang selalu didorong Pemprov Sumut, menurut Ijeck masih belum memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat, terutama yang terdampak akibat pandemi covid-19.
"Juga dari serapan anggaran. Betul memang sekarang ini masih susasana Covid. Bapak Presiden selalu menekankan serapan anggaran supaya ekonomi daerah, uang berputar melalui pemerintah, melalui operasional atau belanja. Sehingga bisa menjadi kehidupan masyarakat di daerah hingga tingkat desa," ujar Ijeck.
"Serapan anggaran harus kita kejar. Tapi juga harus ada manfaat program. Manfaat ini pak belum kita mengenak. Banyak dinas dinas ini jalan masing masing. Belum terintegrasi, terarah. Ke mana sebenarnya tujuan pembangunan priorotas. Walaupun kira tidak meninggalkan pembangunan di daerah lain," ujarnya lagi.
Sementara itu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang saat rapat evaluasi tersebut duduk di depan bersama Ijeck dan Pj Sekdaprov Sumut, Afifi Lubis, sepakat dengan pernyataan Ijeck. "Saya setuju, dari awal saya setuju," ujar Edy.
Dan kepada wartawan di Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Ijeck menyebut apa yang disampaikannya pada rapat evaluasi OPD kemarin itu, adalah evaluasi ke dalam tubuh Pemprov Sumut itu sendiri (internal).
"Apa yang saya sampaikan itu, menyampaikan perlu juga kita melakukan evaluasi internal. Kita tidak mau pembangunan ini terhambat karena ketidakmampuan pimpinan OPD. Makanya saya sampaikan kemarin itu, harus dievaluasi juga," ujar Ijeck.
Kemudian masing-masing OPD tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk membangun. "Kita harus terintegrasi dan harus bersama sama," ujar Ijeck, yang juga Ketua Partai Golkar Sumut itu.