Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi diminta melakukan evaluasi terhadap Mulyadi Simatupang dari jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Pasalnya dana alokasi khusus (DAK) di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut merupakan tertinggi. Selain itu serapan anggaran dan tidak optimalnya sosialisasi kartu nelayan juga jadi bukti buruknya kinerja Mulyadi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir Rabu (30/10/2021). Dia mengatakan, deretan persoalan itu adalah bukti nyata buruknya kinerja, sekaligus ketidakmampuan Mulyadi Simaputang dalam menerjemahkan program kerja unggulan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS).
“Bagaimana program kesejahteraan nelayan yang digaungkan ERAMAS bisa terwujud jika Kadisnya saja tidak mampu mensosialisasikan kartu nelayan. KNPI Sumut yakin hanya 70 ribu nelayan saja yang punya kartu nelayan dari total 250 ribu nelayan yang ada di Sumut,” kata Ronggur.
Kata dia, kartu nelayan itu jadi solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena dengan kartu itu nelayan bisa menerima solar subsidi untuk kapal, mendapat asuransi kecelakaan, dan mendapat pelatihan keterampilan nakhoda kapal. Lanjutnya, atau bedah saja RPJMD Pemprov terkait program untuk nelayan, tidak ada satupun yang berdampak bagi nelayan.
Menurutnya, belum lagi soal silpa DAK Rp 3,5 miliar yang diperuntukan untuk pengadaan kapal pengawas dan rendahnya serapan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Untuk mengadakan 2 buah kapal pengawasan saja tidak mampu, padahal itu anggarannya dari pusat. Ini adalah hal yang sangat fatal. Di daerah lain DAK itu betul-betul digunakan untuk daerah, di kita malah DAK itu disia-siakan. Ke depan, mungkin ini bisa mempengaruhi pusat dalam memberi DAK yang peruntukannya untuk perairan dan kelautan kita, imbasnya kan jadi ke nelayan ,’ kata Ronggur.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada, ternyata serapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan juga sangat rendah. Katanya, indikasinya hanya dua, Kadisnya yang tidak tau kerja sehingga tidak mampu menjalankan dan membuat program, atau Kadisnya yang malas kerja sehingga program yang ada seadanya saja dikerjakan.
Seperti diketahui Mulyadi merupakan salah satu pimpinan OPD yang ikut disemprot Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah alias saat rapat evaluasi kinerja OPD, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudimrman, Senin (01/11/2021). Saat itu Mulyadi tidak hadir pada rapat tersebut.