Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pengawasan atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah lautan Sumatra Utara (Sumut) seluas 110.000 km² akan semakin maksimal dilakukan. Itu menyusul akan segera beroperasinya 1 unit kapal pengawas milik Pemprov Sumut.
Saat ini kapal pengawas sumber daya kelautan itu sedang dalam tahap akhir pengerjaan oleh pihak pelaksana di galangan kapal di Kota Batam. Kapal akan tiba di Sumut pada Desember 2021.
"Saat ini progresnya 80 persen lebih. Dan usai ujicoba nanti di Desember, akan langsung kita operasikan menjaga sumber daya kelautan perikanan kita," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang, di Medan, Senin (08/11/2021).
Ia menjelaskan kapal pengawas milik Pemprov Sumut yang ada saat ini, sudah kurang maksimal melakukan pengawasan. Itu karena masa manfaatnya menyusut akibat faktor usia. Itu dibangun pada 2004 lalu.
Artinya sudah 17 tahun tak ada kapal pengawas baru. Sementara tantangan menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan Sumut, sebut Mulyadi Simatupang, semakin kompleks.
Adapun kapal pengawas bernilai sekitar Rp 9,3 miliar itu, memiliki panjang 17 meter dan lebar 4 meter. Secara umum spesifikasinya terbuat dari aluminium dengan mesin inbord 2x500 Hp.
Karena tak efektif lagi operasional kapal lama, maka Pemprov Sumut bersama stakeholder dalam melakukan pengawasan menggunakan kapal pengawas berukuran kecil.
"Alhasil yang kerap berhasil kita tangkap adalah yang kecil-kecil juga. Bagaimana kita mau menangkap (kapal) yang besar, sementara untuk mengejarnya spesifikasi kapal kita tak mampu mengimbangi. Tetapi ke depan kita sudah punya yang bagus dengan standarisasi dan teknologi mumpuni. Mohon doanya," katanya.
"Alokasi dananya dari APBD Sumut 2021, sebesar Rp 9,3 miliar lebih. Ini termasuk program besar di dinas kita, yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat pengawasan di perairan laut dan perikanan kita. Selain itu juga dapat meningkatkan PAD Sumut," terangnya.
Sebenarnya, ungkap Mulyadi, perencanaan lelang pengadaan kapal itu sudah pihaknya siapkan di 2019. Lantaran tidak ada perusahaan atau kontraktor di Sumut yang berpartisipasi, DKP Sumut akhirnya menunda pelaksanaan tersebut. Alhasil pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2020. Setelah didapati pihak pemenang tender, pengerjaan mulai dilakukan di tahun ini.
"Jujur memang, (perusahaan) yang menang adalah di luar Sumut. Saya menganggap mereka lebih siap sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Rencana akan diserahkan Desember nanti. Kapal ini bisa melaju di atas 12 mil, dan sangat-sangat kita butuhkan," katanya.
Mulyadi juga mengungkapkan PAD dinas yang dipimpinnya dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, sejak 2018 yakni target Rp 2 miliar dengan realisasi Rp 2,93 miliar lebih atau 14,69%. Lalu di 2019, dari target Rp 315 juta terealisasi Rp 355.444.500 atau 112,84%.
Di tahun anggaran 2020, dari target Rp 330 juta realisasinya Rp 1,14 miliar lebih atau 345,55%. Selanjutnya di 2021 ini, dari target Rp 1.082.000.000, sudah terealisasi Rp 831.890.000 atau 76,88%. "Sedangkan target kita di tahun anggaran 2020 untuk sektor tersebut sama dengan tahun 2021," imbuhnya.
Selanjutnya PAD di sektor retribusi produksi usaha, mengalami peningkatan signifikan, yakni di 2018 dari target Rp 700 juta, terealisasi Rp 364.335.000 atau 52%. Di 2019, dari target Rp 440 juta terealisasi Rp 397.787.000 atau 90,41%. Kemudian di 2020, dari target Rp 168 juta terealisasi Rp 264.570.000 atau 157,48%. Lalu di 2021 ini, dari target Rp 550 juta sudah terealisasi Rp 454.172.000 atau 82,58%.
Peningkatan PAD berikutnya dari sektor retribusi izin usaha perikanan, yakni di 2018 dari target Rp 1,5 miliar terealisasi Rp 1,01 miliar lebih atau 67,33%. Di 2019, dari target Rp 1,2 miliar lebih terealisasi Rp 2,1 miliar lebih atau 172,13%. Di 2020, dari target Rp 900 juta terealisasi Rp 2,3 miliar lebih atau 257,46%. Dan di 2021 ini, dari target Rp 2,5 miliar lebih sudah terealisasi Rp 2,06 miliar lebih atau 80,90%.
"DKP Sumut masuk tiga besar sebagai dinas di jajaran Pemprovsu yang menyumbangkan PAD tertinggi setiap tahunnya, mesti dengan nilai Rp4 miliar PAD yang masuk. Dan yang terbesar itu dari sektor perizinan (perikanan) dan kapal tangkap," pungkas Mulyadi.