Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengarahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian dan lembaga (K/L) agar segera menggarap aset tanah atau bangunan eks BLBI yang sudah dihibahkan.
"Jangan sampai kita hanya mengambil aset kemudian tanahnya menjadi tanah liar yang kemudian tanahnya bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak," ujar Sri Mulyani dalam Live Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11/2021).
Sri Mulyani memerintahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk memikirkan rencana pengelolaan aset-aset eks BLBI ke depan.
"Karena akan lebih bagus memberikan manfaat atau dampak ke masyarakat dan perekonomian dan membuka kesempatan kerja," lanjutnya.
Hal ini juga ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Dia berpesan kepada penerima hibah agar langsung digarap menjadi sebuah bangunan publik yang bermanfaat.
Dia mencontohkan ada kasus tanah negara yang malah dibagi-bagi oleh pemerintah daerah. Kasus itu di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bermula dari tanah adat diserahkan ke negara.
"Tiba-tiba tanah ratusan bahkan ribuan hektare itu berpindah kepada orang per orang. Pemda dapat, BPN-nya dapat. Berpindah padahal aktanya itu milik negara. Ketika berpindah tangan, ketika di Kejaksaan hasilnya penghasilan mengatakan ini belum dibukukan di kekayaan negara," jelasnya Mahfud.
"Untung pengadilan yang lebih tinggi memutuskan untuk dikembalikan kepada negara," katanya.
Oleh sebab itu, maka dia pun berpesan agar segera tanah yang dihibahkan itu segera dibangun dan dibuatkan pembukuan yang jelas.
"Banyak tanah tiba-tiba beralih. Betul salah tetapi sudah susah karena sertifikat sudah keluar," tutupnya.(dtf)