Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah masih akan mengalokasikan belasan triliun rupiah untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2022. Keputusan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dengan meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, dalam hasil survei yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) mengungkapkan bahwa 85% dari total responden 7,2 juta peserta Kartu Prakerja belum pernah mengikuti pelatihan seumur hidupnya.
Menurutnya, lembaga pelatihan pendidikan di Indonesia saat ini masih belum mampu memenuhi labor competence. Itu sebabnya para lulusan lembaga pendidikan tak sedikitnya kesulitan untuk mencari pekerjaan.
"Lembaga pendidikan yang idealnya memberikan labor competence yang sesuai di labor market, faktanya memang jauh dari yang diharapkan. Seringkali para pekerja sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," kata Febrio dalam webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12/2021).
Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan penguatan program vokasi termasuk program kartu prakerja, yaitu untuk memberikan penguatan, pelatihan yang bersifat crash program untuk menjaga pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan linked and match dengan industri.
"Keterampilan yang diberikan dalam program kartu prakerja harus memenuhi setidaknya 1 dari 3 hal ini yaitu skilling atau penambahan kemampuan, upskliling atau peningkatan kemampaun dan reskilling atau penggantian kemampuan," ujarnya.
Selain itu, kebijakan pemberikan kartu juga diarahkan untuk mendorong kebutuhan keterampilan saat ini dan mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi 4.0 dan teknologi digital.
"Survei yang dilakukan oleh MPPKP terhadap 7,2 juta responden penerima manfaat, ternyata sebanyak 85% responden tidak atau belum pernah mengikuti pelatihan seumur hidupnya. Dari hasil ini pula sebanyak 52% di antaranya tinggal di pedesaan. 49% perempuan, 3,6% penyandang disabilitas," kata dia.
Dia mengatakan, survei yang dilakukan oleh Ipsos menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan pemerintah menunjukkan masyarakat menilai bantuan paling bermanfaat adalah Program Kartu Prakerja.
"Dari sekian banyak bentuk program ada Kartu Prakerja, subsidi listrik, BLT UMKM, BLT Desa, kartu sembako, diskon ppn perumahan, dan banyak lagi. Persepsi masyarakat mengenai bantuan selama pandemi yang paling bermanfaat adalah program kartu prakerja," ungkapnya.(dtf)