Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Provinsi Sumatra Utara melaporkan semakin tidak sehatnya pasar jasa konstruksi di wilayah Sumut. Ada beberapa faktor penyebab, di antaranya peraturan di bidang jasa konstruksi yang kerap berubah-ubah, penataan asosiasi yang kurang efektif, serta dampak dari covid-19.
Permainan para mafia proyek, bahkan intervensi dari oknum penegak hukum, juga kian memperparah. Praktik sikut menyikut antara pelaku jasa konstruksi pun tak terbendung.
Pada faktanya, pasar jasa konstruksi Sumut pun berjalan sesuai selera para pihak. Unsur persaingan menuju profesionaliame dan kompetensi, bahkan semakin terbaikan.
Hal itu disampaikan Ketua DPD ASTTI Sumut, Saut B Pardede, pada Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD ASTTI Sumut di Hotel Danau Toba Internasional, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (02/12/2021).
Akibatnya, hampir seluruh asosiasi di Indonesia, termasuk di Sumut, mengalami kemunduran, baik asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan. Demikian juga dengan para pelaku jasa konstruksinya.
"Akibat peraturan yang sering berubah-ubah, ini sering muncul tiba-tiba dan secara cepat berubah kembali, sehingga anggota kesulitan terutama dalam mengurus atau memperpanjang sertifikat," kata Saut.
Ia mencontohkan, perubahan UU Nomor 18 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengubah struktur kepemimpinan di sektor konstruksi, terutama tidak ada lagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di daerah.
"Hal ini menyebabkan dalam mengurus sertifikasi yang selama ini ditangani LPJK menjadi mandek karena sertifikasi yang diterbitkan di pusat sangat lama," ujarnya.
Dan dalam hal munculnya asosiasi-asosiasi baru, juga menimbulkan masalah. Sebab penataan kurang optimal. "Asosiasi profesi ada 60 yang terakreditasi. Kalau tidak ditata dengan baik, akan timbul persaingan perebutan anggota yang tidak sehat. Hal ini sudah terjadi dan harus dipikirkan ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Ketua BPD GAPENSI Sumut itu mengatakan jika tidak ada satu kesepahaman antar asosiasi, maka pembinaan di sektor konstruksi akan sangat mundur.
Karenanya, Saut meminta Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, memberi perhatian atas masalah ini. Sudah seharusnya dibuat satu kebijakan untuk menata pasar konstruksi sehingga terjadi persaingan atau iklim yang sehat.
"Mohon gubernur kiranya ini menjadi perhatian, dengan adanya aturan di tiap daerah untuk menata pasar di sektor konstruksi, yang dapat membuat kebijakan, satu kesepahamaan semua stakeholder sehingga tercipta iklim yang sehat," ujarnya.
Apa yang dilaporkan Ketua DPD ASTTI Sumut itu, dicatat oleh Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede, yang juga membuka pelaksanaan Musda itu. Iklim jasa konstruksi Sumut yang tidak sehat, menurut Bambang, harus dicari solusinya oleh pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi.
"Sudah saya catat semua. Pelelangan banting-banting harga, ini yang harus kita bahas bersama masyarakat jasa konstruksi, termasuk kami sebagai pemerintah, supaya ke depan menyikapi aturan yang ada," pungkasnya.
Namun lewat Musda dalam rangka penyusunan pengurus dan program kerja ke depan itu, ia berharap dapat menjadikan ASTTI Sumut bekerja lebih baik dan lebih profesional dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Sumut.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ASTTI, Dedy Adyaksa, mengapresiasi ASTTI Sumut di bawah kepemimpinan Saut Pardede yang dapat melaksanakan Musda keempat di Sumut. Ia berharap pengurus baru nantinya bisa bekerjasama dengan semua stakeholder, terutama Pemprov Sumut dan lembaga terkait lainnya.