Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Amerika Serikat memberlakukan sanksi hak asasi manusia (HAM) terhadap belasan orang dan entitas yang terkait dengan Cina, Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh. Perusahaan intelijen China SenseTime Group juga ditambahkan ke 'daftar hitam' investasi.
Kanada dan Inggris bergabung dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Sementara di bawah kepemimpinan Joe Biden. AS memberlakukan sanksi pertama kepada Korut. AS juga menargetkan entitas militer Myanmar terkait HAM.
"Tindakan kami hari ini, terutama yang bermitra dengan Inggris dan Kanada, mengirimkan pesan bahwa demokrasi di seluruh dunia akan bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara hingga menimbulkan penderitaan dan penindasan," kata Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters dan The Straits Time, Minggu (12/12/2021).
Tanggapan Cina Soal Sanksi HAM AS
Kedutaan Besar Cina di Washington mengecam sanksi HAM AS sebagai bentuk "campur tangan serius dalam urusan dalam negeri Cina" dan "pelanggaran berat terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional".
Juru bicara Kedubes Cina, Liu Pengyu, mengatakan sanksi itu akan "membahayakan hubungan Cina-AS" dan mendesak Washington untuk membatalkan keputusan tersebut.
Di hari yang sama, Departemen Keuangan menambahkan Perusahaan intelijen China SenseTime Group ke 'daftar hitam' investasi. Perusahaan itu dituduh mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus pada mengidentifikasi etnis Uighur.
Cina menyangkal pelanggaran di Xinjiang, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.
Sanksi HAM Terhadap Myanmar
Departemen Keuangan mengatakan pihaknya juga menjatuhkan sanksi pada dua entitas militer Myanmar dan sebuah organisasi yang menyediakan cadangan untuk militer. Direktorat Industri Pertahanan, salah satu entitas yang ditargetkan, membuat senjata untuk militer dan polisi yang telah digunakan dalam tindakan keras terhadap penentang kudeta militer 1 Februari lalu.
Departemen Keuangan juga menargetkan sanksi terhadap empat menteri kepala daerah, termasuk Myo Swe Win, yang mengepalai pemerintahan junta di wilayah Bago di mana diperkirakan ada82 orang tewas dalam satu hari di bulan April.
Kanada juga memberlakukan sanksi terhadap empat entitas yang berafiliasi dengan pemerintah militer Myanmar, sementara Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap militer.
Sanksi HAM untuk Korut
Departemen Keuangan juga memasukkan Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara ke daftar hitam, bersama dengan mantan menteri jaminan sosial dan Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Ri Yong Gil. Sanksi itu juga menargetkan sebuah universitas Rusia, yang memfasilitasi ekspor pekerja dari Korea Utara.
Korea Utara telah lama berusaha mencabut hukuman AS dan sanksi internasional yang dikenakan atas program senjatanya dan mengecam kritik AS terhadap catatan hak asasi manusianya sebagai bukti kebijakan permusuhan terhadapnya.
Pemerintahan Biden telah berulang kali meminta Korea Utara untuk terlibat dalam dialog mengenai program nuklir dan misilnya, tetapi tidak berhasil.
Sanksi serempak terkait HAM ini adalah langkah terbaru AS usai digelarnya KTT Demokrasi virtual. Saat itu, Biden mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di AS.
Pada Jumat (10/12) Biden mengatakan komitmen yang dibuat oleh lebih dari 100 pemimpin dunia di KTT akan mendorong peningkatan otokrasi di seluruh dunia, memerangi korupsi dan mempromosikan hak asasi manusia.
"Ini akan membantu perkembangan demokrasi di seluruh dunia," katanya dalam pidato penutupan KTT.(dtc)