Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menerima penghargaan pratama untuk kategori pengawasan kemitraan tingkat daerah pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin didampingi Wakil Ketua KPPU RI, Guntur Syahputra Saragih, di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (14/12/2021) dan diterima oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.
Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, mengatakan, penghargaan ini jadi motivasi bagi Sumut untuk terus berperan serta dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan. "Ini juga jadi momentum untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga akan semakin banyak muncul entrepreneur baru dalam UMKM, menengah hingga skala besar dan berujung pada keyakinan pasar dan kenyamanan investor datang ke Sumut sehingga mendukung upaya untuk memulihkan perekonomian nasional," katanya.
Wakil Ketua KPPU Guntur S Saragih, menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan pesan Presiden Jokowi minggu lalu yang menyatakan bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat.
Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menenkankan bahwa persaingan sehat dibutuhkan untuk mencegah agar tindakan negara atas sektor atau pelaku usaha tidak mengarah kepada konsentrasi pasar yang tinggi paska pemulihan. Wakil Presiden juga menekankan peran KPPU sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPU Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas, menuturkan kerja sama antara KPPU dengan Pemprov Sumut baik di bidang persaingan usaha maupun pengawasan kemitraan telah berjalan dengan baik. "Kami perlu terus bersinergi dengan Pemprov Sumut demi mewujudkan iklim persaingan sehat dan kemitraan seimbang khususnya di Sumut," katanya.
Secara keseluruhan, dalam ajang ini KPPU memberikan penghargaan kepada 11 Kementerian dan 9 Pemerintah Provinsi yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan Kemitraan UMKM.