Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com.Samosir. Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BP TCUGG) menyesalkan ditutupnya objek wisata Sipincur selama Natal hingga awal tahun 2022 oleh Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas). Objek wisata Sipincur yang merupakan geosite Kaldera Toba ada di Kabupaten Humbahas objek wisata favorit bagi wisatawan dari berbagai lapisan.
"Jelas pemerintah daerahnya tidak ada memberikan rasa keadilan, padahal seluruh masyarakat yang ada di Geosite Sipincur sudah menegaskan akan menerapkan protokol kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pengunjung," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BP TCUGG, Ombang Siboro kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (24/12/2021).
Hal yang sama disampaikan pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sipincur, Frans Siregar. Menurutnya, penutupan objek wisata Geosite Sipincur dari Natal hingga awal tahun depan jelas menyengsarakan masyarakat. Puluhan bahkan ratusan warga menggantungkan hidupnya di objek wisata Sipincur.
Penutupan ini juga ditegaskan Frans menunjukkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak berpihak kepada masyarakat dengan membuat aturan yang menyengsarakan rakyat.
"Bapak Bupati Humbang Hasundutan harus membatalkan penutupan destinasi wisata Sipincur. Ini kesempatan kami untuk mendapatkan penghasilan dan kami telah bersepakat menerapkan protokol kesehatan di seluruh area Sipincur," tegas Frans.
Selain itu, sikap pemerintah yang hanya menutup objek wisata Sipincur jelas menyakiti masyarakat di Sipincur. Sehingga, jika memang alasan Covid 19, objek wisata yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan harus ditutup semuanya.
Informasi yang dihimpun, puluhan warga yang ada di kawasan objek wisata Sipincur mendatangi Kantor Bupati Humbang Hasundutan untuk meminta penjelasan.
Kabid Promosi Dinas Pariwisata Humbang Hasundutan, B Naibaho dalam keterangannya melalui WhatsApp menyampaikan, penutupan objek wisata Sipincur bukan semata hanya dari pemerintah daerah, akan tetapi keputusan itu diambil melalui hasil rapat bersama Forrkompinda Kabupaten Humbahas.