Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Baru-baru ini, pemerintah Inggris mendapatkan sejumlah tekanan untuk menaikkan pajak pada perusahaan minyak dan gas (migas), seperti BP dan Shell. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat Inggris mengatasi tagihan energi mereka yang meroket.
Melansir dari CNN, Rabu (12/1/2021), pada akhir pekan ini Partai Buruh di Inggris akan meminta Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengenakan pajak tak terduga pada perusahaan migas yang beroperasi di negara tersebut.
Pihak Partai Buruh mengatakan bahwa uang yang terkumpul dari pajak tak terduga itu dapat digunakan untuk memotong sekitar £200 atau sekitar Rp 3,9 juta (kurs Rp 19.500/pound sterling) dari melonjaknya tagihan rumah tangga.
Perlu diketahui kalau menurut riset dari Bank of America, tahun ini masyarakat Inggris perlu membayar sekitar £790 (Rp 15,4 juta) lebih banyak untuk memanaskan dan menerangi rumah mereka. Karenanya dengan adanya pajak tak terduga ini, masyarakat Inggris setidaknya dapat memotong £200 dari peningkatan biaya tersebut.
Adapun peningkatan biaya tersebut dapat terjadi akibat meroketnya harga gas grosir Eropa yang mencapai angka 400% bila dibandingkan tahun sebelumnya dan harga listrik telah meningkat 300%. Peningkatan ini didorong oleh cuaca dingin, pemadaman pembangkit nuklir di Prancis dan berkurangnya aliran gas dari Rusia.
Namun di sisi lain, perusahaan migas asal Inggris, BP dan Shell, keduanya telah diuntungkan berkat adanya kenaikan harga gas dan minyak. Bahkan CEO BP Bernard Looney mengatakan kepada Financial Times pada November lalu bahwa lonjakan harga migas telah mengubah perusahaan menjadi "mesin pencetak uang".
BP setidaknya berhasil membukukan laba US$ 3,3 miliar atau setara dengan Rp 47,19 triliun (kurs Rp 14.300/dolar AS) pada kuartal ketiga 2021. Sedangkan Shell menghasilkan lebih dari US$ 4 miliar atau sekitar Rp 57,2 triliun pada kuartal tersebut.
Melihat hal ini, tidak heran bila baru-baru ini masyarakat Inggris mendesak pemerintah mereka untuk mengenakan tarif pajak baru pada perusahaan migas ini.(dtf)