Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah akan memberikan relaksasi terkait izin berusaha berbasis risiko di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap dengan relaksasi tersebut pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.
"Kami akan memastikan agar relaksasi untuk izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera," kata Basuki dalam acara Munasus dan Mukernas Gapensi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (22/1/2022).
Basuki mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan melibatkan para kontraktor lokal. Bahkan, dalam waktu dekat, Kementerian PUPR akan melaksanakan lelang proyek infrastruktur 800 pekerjaan dengan total nilai Rp 20 triliun.
"Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar," ujar dia.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan terus mendorong percepatan perizinan terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah,
"Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Sumbmission (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," jelas dia.
Ketua Umum Gapensi, Iskadar Z Hartawi mengatakan di tahun ini industri konstruksi diharapkan dapat kembali bergairah pasca digilas COVID-19 selama dua tahun terakhir. Apalagi, di tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah.
"Dengan diteruskannya proyek infrastruktur oleh pemerintah, seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional," ujar dia.
Kontraktor Lokal Dilibatkan
Meski demikian, Iskandar berharap pemerintah tetap melibatkan para kontraktor lokal di berbagai daerah dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dalam praktik di lapangan, masih terjadi konglomerasi BUMN yang justru membuat para kontraktor lokal hanya sebagai penonton.
"Ada konglomerasi konstruksi yang dikuasai oleh perusahaan konstruksi BUMN, sehingga sangat sulit bagi kontraktor lokal dan nasional untuk bisa berperan dan terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut,"tambah dia.
Wakil Ketua IX, BPP Gapensi, Didi Aulia mengatakan dengan bangkitnya industri konstruksi dapat menggerakkan roda ekonomi baik di daerah maupun pusat. Pasalnya, jasa konstruksi memiliki dampak ganda kepada sektor lainnya dan memberikan lapangan pekerjaan kepada 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lokal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.
Menurut Didi dampak bagi perekonomian sangat besar, baik untuk daerah dimana pembangunan infrastruktur tengah digencarkan, maupun di pusat, kuncinya adalah keterlibatan pelaku jasa konstruksi lokal.(dtf)