Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Pelaku aksi jalan kaki ke Istana Negara, Jakarta dari Kabupaten Toba pada Agustus 2020, Togu Simorangkir bersama Tim-11 menagih janji Presiden Jokowi yang akan memperbaiki kerusakan lingkungan dan penyelesaian berbagai sengketa tanah adat di kawasan Danau Toba.
"Pertemuan kami bersama Tim-11 dengan Presiden Joko Widodo tepatnya pada bulan Agustus tahun lalu untuk menyelesaikan keluhan masyarakat di Kabupaten Toba hingga saat ini belum terealisasi secara tepat," ujar Togu Simorangkir, Senin (24/1/2022), di Aquino Cafe di Lumban Silintong, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
Ia mengatakan, janji yang saat itu disampaikan Presiden Jokowi adalah memperbaiki kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba, ditambah penyelesaian 15 sengketa lahan tanah adat.
"Karena janji yang disampaikan oleh Presiden tidak ditepati maka hari ini melalui konferensi pers, Tim-11 menagih janji yang sudah disampaikan karena masyarakat adat sudah menunggu kehadiran Presiden dan mempersiapkan berbagai jenis bibit pohon untuk perbaikan kerusakan lingkungan hidup," sebutnya.
Kata Togu Simorangkir, sengketa lahan adat di 15 titik lokasi semestinya secepatnya disikapi oleh Presiden karena memiliki kekuatan sesuai tugas dan fungsi termasuk Polri dan menterinya.
"Intinya, tuntutan kami untuk menutup PT TPL harusnya dilakukan secepatnya karena sudah banyak melakukan kesalahan dan menyakiti masyarakat adat," ucapnya.
Menurut Togu Simorangkir,aksi jalan kaki dari Toba ke Istana dilakukan untuk menarik perhatian hanya untuk menyelamatkan daerahnya dari tangan-tangan perampas hak masyarakat adat.
"Ada apa rencana kehadiran Presiden Joko Widodo ke Toba mendadak ditunda," tanya Togu Simorangkir.
Ketua LSM KSPPM, Delima Silalahi menyampaikan pemerintah tidak serius menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Kawasan Danau Toba.
"Presiden menyampaikan kepada Tim-11 untuk mempelajari tuntutan yang disampaikan, di antaranya menyelesaikan kerusakan LH dan menutup PT TPL. Kalaupun ada kendala harusnya membuka secara transparan kepada publik sehingga masyarakat adat tidak beropini tidak percaya kepada pemerintah," katanya.
Konferensi pers Tim-11 dihadiri tokoh adat Sihaporas, Ketua Masyarakat Adat Se-Kawasan Tapanuli, Benget Sibuea, Komunitas Masyarakat Adat Napinggir, Sahala Pasaribu, Roganda Simajuntak, Walsa Tampubolon sebagai moderator dipimpin oleh Roky Pasaribu.