Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - BNN mengusulkan agar puluhan warga yang dikerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dipindahkan ke tempat layak. Namun sebelum dipindahkan, BNN akan melakukan asesmen terhadap warga yang dikurung di kerangkeng tersebut apakah positif narkoba atau tidak.
Kepala Biro Humas dan Protokol, Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan dia mengusulkan agar Pemda setempat membentuk tim terpadu yang beranggotakan BNNP, Polda, kementerian terkait, BIN, Kanwil Kumham wilayah untuk memintai keterangan pihak terkait. Tim terpadu itu untuk memeriksa pihak terkait apakah ada pelanggaran hukum atau tidak.
"Itu diperiksa lah Mantan Bupati itu, periksa keluarganya, periksa istrinya, anaknya, pengurusnya, kepala desa, begitu, periksa tujuannya apa. Kalau misal keluarganya dipaksa, nah di periksa dulu, setelah itu tim terpadu turun ada pelanggaran hukum tidak, nah kita belum tau tuh ada pelanggaran hukum atau tidak, ini terlalu dini kalau kita bilang ada pelanggaran hukum," kata Pudjo, saat dihubungi, Selasa (25/1/2022).
Kemudian puluhan orang yang ada dikerangkeng itu diusulkan untuk dipindahkan, namun sebelum dipindahkan, BNN mengusulkan untuk dilakukan asesmen terlebih dulu. Jika terbukti positif narkoba, maka akan direhabilitasi, tetapi jika ada orang yang melanggar hukum seperti anak nakal, maka ditempatkan di dinas sosial.
"Kemudian orang-orang yang sekarang di kerangkeng itu mau ditaruh dimana? Harus di cek di asesmen, bener nggak mereka pakai narkoba atau mungkin bacok orang langsung ditaroh situ, nyolong maling ditaroh situ. Yang paling penting berikutnya, orang-orang ini nasibnya mau diapain? Harus segera diurus jangan dibiarkan seperti itu. Dimanusiakan lah jangan seperti itu. Usul, ya kalau memang nanti hasil pengecekannya apa? Gangguan jiwa kah? Pemakai narkoba kah? Anak nakal kah?" kata Pudjo.
"Kalau anak nakal ya Dinas Sosial ya. Kan banyak orangnya, itu apa orang itu? Maling kah? Atau nakal kah atau suka bikin rusuh kan? Atau kasus lain? Kita nggak ngerti masih harus diperiksa dulu baru tahu kasus ini kemana," ujarnya.
Pudjo mengatakan kerangkeng tersebut bukan lah tempat rehabilitasi. Sebab tempat rehabilitasi harus ada izin, program rehabilitasi, dokter, dan fasilitas pendukungnya. Kemudian tempat rehabilitasi mestinya bertujuan untuk menyembuhkan orang dari ketergantungan narkoba.
"Kalau tempat rehab kan untuk membentuk orang yang narkoba menjadi sembuh, kalau memang niatnya bukan untuk itu, kan bukan untuk rehab sejak awal tanpa izin tanpa apa, tidak ada dokternya, gak ada itu, bukan tempat rehab namanya," katanya.
Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) bakal mengusut tuntas dugaan adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Tim gabungan dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.
"Saat ini sedang didalami oleh tim gabungan dari Polda Sumut. Kita melibatkan dari Direktorat Narkoba, kemudian Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan bekerjasama dengan BNNP Sumut serta BNNK Langkat," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Senin (24/1/2022).
Hadi mengatakan temuan kerangkeng manusia itu berawal saat OTT yang dilakukan oleh KPK. Kerangkeng manusia itu telah ada sejak tahun 2012 lalu.
"Karena hal itu diketahui pada saat operasi tangkap tangan KPK. Ternyata tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi yang awal diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang tercandu narkoba atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan remaja," sebut Hadi.
Hadi menyebut sebagian orang yang ada di dalam kerangkeng sudah dijemput pihak keluarga. Hadi mengatakan saat ini orang yang berada di dalam kerangkeng itu berjumlah 27 orang.
Hadi menjelaskan pihaknya sempat melakukan upaya pemindahan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng itu. Namun upaya itu dihalangi pihak keluarga.
"Jadi yang sisanya itu ditahan untuk tidak dibawa ke tempat rehabilitasi yang lain. Ini kan BNNP yang coba melakukan screening," jelasnya. dtc