Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengajak TNI- Polri untuk mendampingi Pemkab melakukan pendekatan ker masyarakat untuk menata kerambah jaring apung (KJA) sesuai zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketua DPD II Partai Golkar ini juga akan memperdakan masyarakat di sana ikut mengelola desa wisata sebagai mata pencarian pengganti.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat video comference (Vidcom) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), di Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (27/1/2022).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R Manuhutu tentang rapat koordinasi perkembangan isu dan tidaklanjut pengembangan DPSP Danau Toba dengan agenda Penataan Keramba Jaring Apung (KJA).
Disebutkan Bupati Dairi, dalam hal itu Pemda Dairi sudah melakukan penertiban. Namun, sampai saat ini memang belum semua ditertibkan dan sebagian masih tahap pendataan," kata Eddy Berutu, seraya mengatakan Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk segera menertibkan KJA.
Berdayakan Masyarakat
Kata Bupati, Pemda melalui Dinas Pariwisata juga masih memikirkan mata pencaharian masyarakat nantinya pasca KJA ditertibkan. Menurutnya, ada beberapa desa di Silalahi sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Ke depan desa, tersebut akan dibimbing dan masyarakat setempat akan diajak ikut mengelola sumber daya yang ada di desa agar menjadi wisata yang bisa sebagai mata pencarian.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R Manuhutu saat menyampaikan paparanya tentang KJA mengatakan, Pemda, TNI, Polri dan Kejati agar berkoordinasi dengan Kemendagri terkait penyusunan produk hukum tentang alokasi jumlah KJA di kawasan Danau Toba.
Pemda diminta terus meningkatkan kegiatan penertiban KJA dengan kedalaman lebih kecil 30 - 100 meter, sesuai dengan komitmen dan lini masa yang telah ditetapkan. Pemda diminta berkoordinasi dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Pemprov Sumut tentang program alih mata pencaharian masyarakat.
Sementara Kadis Lingkungan Hidup Dairi Amper Nainggolan menyeutkan, ada 2.877 petak keramba jaring apung yang tersisa dan saat ini terus dilakukan pendataan.
KJA tersebut nantinya akan dibersihkan sesuai dengan instruksi pusat. Saat ini kita terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar menertibkan kerambanya sendiri," terang Amper.
Hadiri dalam rapat tersebut, Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SH, SIK, MM, Damdim 0206/Dairi Letkol ARH Ridwan Sulistyawan, Kepala Dinas PUTR Hotmaida Bitar-butar, Kepala Dinas Pariwisata Rahmatsyah Munthe.