Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Sidikalang. Presiden RI, Joko Widodo, melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dengan menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Dairi, Kamis (03/02/2022).
Ada sekitar 600 sertifikat yang diberikan kepada masyarakat di Lapangan Sudirman, Kecamatan Sidikalang. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, turut mendampingi presiden.
Presiden Jokowi mengatakan sertifikat tanah tersebut sangat penting bagi setiap warga, sebagai tanda kepastian hukum sebagai pegangan.
"Kalau ada sengketa, bapak pegang ini (sertifikat) sudah tenang. Ada orang datang (mengklaim tanah), bapak ibu sudah ada buktinya, luasnya ada, nama pemiliknya ada, sudah rampung," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Tetapi kalau ada rumah atau kebun yang sudah 20 tahun, tetapi belum punya sertifikat, orang datang, bilang ini punya saya (klaim), pegangannya mana?. Ini yang namanya pentingnya kepastian hukum," tegas Jokowi lagi.
Sebagai langkah percepatan penyertifikasian kepada masyarakat, lanjut Jokowi, jumlah pengurusan ditingkatkan dari yang semula hanya 500.000 per tahun, kini bisa mencapai hingga 8 juta per tahun.
Sebab jika kebutuhan 80 juta dokumen, dengan capaian baru 46 juta di 2017, perhitungan lamanya masyarakat menunggu mendapatkan sertipikat bisa 160 tahun.
"Terakhir keluar delapan juta (sertifikat per tahun). Sekarang sudah naik, targetnya saya naikkan terus, jadi sembilan juta. Cukup besar dibanding 500 ribu setahun. Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun, saya kasi sepeda," canda Jokowi kepada masyarakat.
Percepatan tersebut menjadi perhatian Jokowi, karena dirinya mendapat informasi banyaknya aduan terkait sengketa lahan di masyarakat, baik antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, serta warga dengan swasta. Terutama di Sumut, yang banyak terdapat sengketa karena merasa sudah menduduki lahan selama 15-20 tahun.
Dengan percepatan sertifikasi tanah, kata Jokowi, diharapkan konflik lahan bisa dikurangi. Ia berpesan agar sertifikat tanah disimpan di tempat paling aman, dan juga difotokopi. Bagi yang ingin membuka usaha, bisa juga dipakai untuk agunan ke bank.
"Tetapi berkaitan dengan pinjaman, dikalkulasi dengan benar. Gunakan semuanya untuk usaha, modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk kemewahan, harus hal produktif," pungkas Jokowi.