Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan "mengadukan" persoalan banjir kiriman yang selalu melanda kota itu kepada wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan. Walikota meminta kepada Komisi V DPR RI supaya penanganan (soal banjir kiriman) di Kota Tebing Tinggi dapat dipercepat.
Hal itu diungkapkan Wali Kota H Umar Zunaidi Hasibuan pasca menghadiri kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Sumut masa persidangan III TS 2021-2022, Selasa (22/2/2022), di Hotel Cambridge Jalan S Parman Medan.
Wali kota mengatakan bahwa Kota Tebing Tinggi mempunyai 5 sungai, yaitu sungai Padang, Sungai Sibarao, Sungai Kelembah, Sungai Bahilang dan Sungai Segiling. Kelima sungai tersebut perlu adanya perbaikan agar kedepannya Kota Tebing Tinggi tidak lagi mengalami banjir.
Senada dengan Wali Kota Tebing Tinggi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga meminta perhatian Komisi V DPR RI mengenai bendungan yang ada di Sumut. Dikatakannya, Sumut tidak banyak memiliki bendungan, padahal bendungan memiliki manfaat yang besar. Mulai dari pengairan untuk pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga tempat wisata.
Edy juga membandingkan jumlah bendungan yang lebih banyak di daerah lain ketimbang di Sumut. Padahal Sumut memiliki 33 kabupaten/kota. "Kalau kami bandingkan, Jatim, saat ini dia punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah itu 14 bendungan, sementara di Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum jadi,” katanya.
Gubsu juga katanya telah meminta bantuan Komisi VIII DPR RI untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil. Dengan DBH tersebut diharapkan infrastruktur di Sumut dapat diperbaiki atau dibangun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan mengatakan tujuan kunjungan kerja reses adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi di Sumut.
“Kunker ini dalam rangka salah satunya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumut, terkait menyangkut dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Sumut, untuk dibahas di DPR RI,” kata Iwan.