Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemprov Sumut tahun 2022, Selasa (22/02/2022).
Pencanangan itu pun memberikan tugas berat bagi Gubernur Edy Rahmayadi. Seban harus terwujud praktik pemerintahan yang bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani masyarakat.
Ia pun meminta dukungan dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, KPK, BPK, para bupati dan wali kota, pimpinan OPD, LSM, media, termasuk kepada Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, yang juga hadir sebagai saksi pada pencanangan itu.
Edy menggambarkan betapa sulitnya mengatasi persoalan korupsi di Sumut. Ia tidak tahu apakah Wakil Ketua KPK mampu menghadapi persoalan tersebut. Edy pun mengaku bingung saat awal-awal memimpin pemerintahan.
"Waktu saya masih di planet lain, pindah ke planet lain ini, saya pun bingung, rasanya tak ada yang benar saya kerjakan. Saya bingung itu semua," sebut Edy.
"Dan sekarang bapak disuruh mengawasi itu. Wah bapak itu setengah dewa bapak. Dewa aja pasti bingung sebenarnya kerjakan ini, ini baru bapak setengah dewa," kata Edy lagi.
Ia memaksudkan bahwa walaupun KPK sudah ada, namun praktik korupsi masih terjadi. "Saya tak tau bapak mampu atau tidak, bapak ada aja masih seperti ini, bagaimana kalau tak ada, rasa cinta kepada tanah air, Indonesia yang kita banggakan," sebut mantan Pangkostrad itu.
Disebutkannya juga, begitu berat tugas gubernur. Ia cerita pernah mendapat perintah untuk mengawasi dari Sabang sampai Merauke. Tugas itu jauh lebih mudah daripada tugas sebagai gubernur.
"Saya mohon bantuan dari kita semua, kalau tidak masuk neraka kita nanti. Katakanlah tak tertangkap KPK, katakanlah tak tertangkap Kejati, katakanlah tak tertangkap BPK, tapi Tuhan tak pernah alpa mengawasi ini," pungkas Edy.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengingatkan seluruh jajaran Pemprov Sumut, termasuk Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang mencanangkan WBK dan WBBM didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah itu, agar tidak terjadi lagi sejarah kelam korupsi yang dilakukan 2 gubernur yang pernah memimpin Sumut.
"Ada pengalaman pahit untuk Sumut yang kepala daerahnya dua kali ditangkap KPK. Jangan ada hattrick lagi ya pak," ujarnya. Ia senang dengan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dikomitmenkan 41 OPD Pemprov Sumut itu.
Ia juga menyoroti istilah "Ini Medan Bung" dan akronim SUMUT (Segala Urusan Memakai Uang Tunai). Menurutnya kedua istilah yang membudaya di Sumut itu adalah budaya permisif.
"Tapi Pak Edy nggak mudah. Ini Medan Bung. SUMUT, Segala Urusan Memakai Uang Tunai) dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risih," sebut Alexander.
Menurutnya, istilah itu menggambarkan bahwa seolah-olah Medan punya aturan sendiri. "Ini menjadi PR kita semua ini bagaimana bisa merubah budaya permisif gadi menjai budaya yang ikut aturan," ujarnya.
Ia menambahkan masyarakat juga harus diajak menyukseskan pencanangan zona integritas WBK dan WBBM itu. "Ini nanti menjadi hadiah bagi Edy dan Musa yang akan berakhir 2023. Testimoni saja tidak cukup, tapi mudah-mudahan tidak hanya lips service saja. Ini PR jangka panjang saya kira," ujar Alexander.