Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) memberi hasil nyata kepada negara. Hal itu sebagai cara membayar utang kepada bangsa karena telah diberikan hak istimewa.
"Ini berarti negara berinvestasi kepada Anda, ini tidak sekadar kita membagi-bagi beasiswa, tapi ini adalah upaya negara dan bangsa Indonesia menginvestasikan kepada Anda semua. Kalau namanya investasi, kita mengharapkan adanya hasil," kata Sri Mulyani dalam pembukaan beasiswa LPDP, Jumat (25/2/2022).
Orang yang mendapat beasiswa LPDP, kata Sri Mulyani merupakan orang-orang pilihan yang mendapat hak istimewa dari negara. Untuk itu, harus bisa memberikan hasil berupa prestasi hingga kontribusi pada kemajuan negara.
"Hasilnya itu adalah Anda semua yang terdidik dan mendapatkan pengalaman pendidikan di luar yang selama ini Anda dapatkan untuk menjadi manusia yang berkualitas, menjadi lebih baik, memiliki intelektual kapasitas, memiliki visi ambisi yang bagus dan keinginan untuk selalu memberikan kepada negara Indonesia, kepada umat manusia dari sisi bakti Anda yaitu dedikasi atau sumbangan," tuturnya.
Sri Mulyani mencatat total dana abadi yang dikelola LPDP dari 2010-2021 mendekati angka Rp 100 triliun, atau tepatnya Rp 99,1 triliun. Dana tersebut terdiri dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.
"Ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk tadi penelitian perguruan tinggi dan kebudayaan telah mendekati Rp 100 triliun yaitu Rp 99,1 triliun. Dan ini masih akan berkembang karena nanti akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN," tuturnya.
Dana tersebut merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keberpihakan dan oleh karena itu dari sisi pengelolaan dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Pengelolaan APBN dan dana Abadi selalu dilaporkan, diaudit, disampaikan berapa jumlah pengelola dana. Jadinya pendapatan dari investasinya dan bagaimana penggunaan dana investasi pengelola kebijakannya," ujarnya.
Sampai saat ini jumlah penerima beasiswa LPDP telah mencapai 29.872 orang. Penerima tersebut berasal dari seluruh komponen dan latar belakang yang berbeda, di mana 61,9% alumni telah bekerja di sektor publik, 35,8% di sektor private dan 2,3% bekerja di bidang sosial.
"Jumlah itu nampaknya banyak, namun hanya sedikit dari masyarakat Indonesia. Hanya 0,01% dari penduduk Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3. Maka saya selalu sampaikan Anda semua yang mendapat beasiswa LPDP adalah orang-orang pilihan," tandasnya.(dtf)